TribunJatim/

Pilkada Kota Mojokerto

Belum Ada Paslon Yang Mendaftarkan Akun Sosmed Kampanye di KPU Kota Mojokerto

Memasuki masa Pilwali 2018 Kota Mojokerto, tim masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, belum ada yang mendaftarkan medsos

Belum Ada Paslon Yang Mendaftarkan Akun Sosmed Kampanye di KPU Kota Mojokerto
Surya/Rorry Nurmawati
Perwakilan tim pemenangan pasangan calon wali dan wakil wali Kota Mojokerto, saat menerima surat keputusan penetapa, Senin (12/2) sore. 

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Memasuki masa Pilwali 2018 Kota Mojokerto, tim masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, belum ada yang mendaftarkan akun media sosial (medsos).

Padahal akun medsos, sudah harus didaftarkan sehari sebelum pelaksanaan kampanye.

“Sampai hari ini, kami belum menerima satu pun tim kampanye paslon yang mendaftarkan akun media sosial untuk kampanye. Jika nantinya ada kampanye di akun medsos sejak memasuki tahapan kampanye, ya jelas bukan akun resmi,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Saiful Amin, Kamis (15/2/2018).

Masih kata Amin, ada salah satu tim kampanye telah mengirim satu akun medsos. Namun bukan pendaftaran resmi sebagaimana diatur Peraturan KPU 4/2017.

Baca: Citilink Resmi Terbangi Rute Jakarta-Banyuwangi, Ada 7 Kali Penerbangan di Banyuwangi‎

“Dalam aturan resmi KPU RI, pendaftaran harus melalui formulir Model BC4-KWK. Sedang yang satu paslon tadi, hanya mengirim nama akun saja, tanpa mengisi formulir,” jelasnya.

Meski KPU Kota tidak memberikan sanksi jika tim kampanye terlambat mendaftarkan akun medsos, akan tetapi selama itu pula tim pemenangan dilarang berkampanye di sosial media.

"Karena tidak memiliki akun resmi yang terdaftar di KPU Kota Mojokerto, itu artinya ilegal," tegasnya.

Baca: Cuaca Ekstrem, AirNav Surabaya Atur Penerbangan Pesawat yang Berputar di Langit Kota Pahlawan

Selain akun sosial media, penyerahan desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK), juga belum ada.

Hingga sore, baru ada satu paslon yang menyerahkan desain APK, berupa baliho, umbul-umbul, dan spanduk.

Padahal KPU Kota Mojokerto telah meminta masing-masing paslon mengirim desain dan materi paling lambat 15 Pebruari 2018.

Padahal dalam PKPU 4/2017 Pasal 24 dan 29, desain dan materi BK dan APK, paling lambat diserahkan lima hari setelah penetapan nomor urut paslon.

“Secara lisan dan tertulis melalui surat, kami sudah meminta agar tidak menggunakan standar paling lambat, agar kami cepat memproses pembuatan APK dan BK tadi,” tandasnya. (Rorry Nurmawati)

Penulis: Rorry Nurmawati
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help