Pilkada Madiun

Beri Tanda Love Paslon di Instagram, ASN Pemkot Madiun Dipanggil Panwaslu

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Madiun melayangkan surat pemanggilan terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial D

Beri Tanda Love Paslon di Instagram, ASN Pemkot Madiun Dipanggil Panwaslu
(Surya/Rahadian bagus)
Foto isntagram ASN Kota Madiun 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Madiun melayangkan surat pemanggilan terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial D yang bertugas di Pemkot Madiun.

D dipanggil lantararan memberi tanda love (menyukai) foto calon wali kota (cawali) Madiun, Maidi, melalui akun media sosial Instagram.

"Kami sudah layangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan agar datang ke Panwaslu besok pagi. Untuk tahap awal kami akan klarafikasi terlebih dahulu ASN Pemkot Madiun berinisial D," kata Ketua Panwaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko yang dikonfirmasi, Senin (19/2/2018) malam.

Informasi yang dihimpun timnya, akun instagram berinisial D milik ASN Pemkot Madiun memberi tanda menyukai foto Maidi yang diunggah di akun Instagram @pakmaidi yang diketahui akun milik Maidi. Foto tersebut diunggah pada Selasa (13/2/2018).

Baca: 8 Fakta Sylvester Stallone, Aktor Pemeran Rambo yang Baru Diterjang Hoax Disebut Meninggal Dunia

Mendapatkan informasi itu, Panwaslu Kota Madiun melakukan penelusuran terhadap ASN memberikan tanda suka pada paslon Maidi. Dari penelusuran itu, Panwaslu sudah mengantongi nama pemilik akun instagram tersebut.

Kokok menuturkan, ASN yang memberi tanda suka pada medsos paslon melanggar surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Dikatakan Kokok, berdasarkan surat edaran tersebut, ASN dilarang mengunggah, menanggapi seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan balon/bapaslon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Baca: Video: Istri Melabrak Pelakor, Tebar Uang Ratuan Juta ke Janda Asal di Tulungagung ini

Menurut Kokok, bila dalam klarifikasi ASN tersebut melanggar aturan SE Kemenpan RB, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi dan diserahkan ke Majelis Kode Etik Kota Madiun. Sedangkan sanksinya menjadi wewenang MKE.

"Kalau dia tahu dan sadar itu pelanggaran maka otomatis kami rekomendasikan ke MKE. Kami tidak bisa memberikan sanksi apapun. Itu menjadi ranah MKE untuk memberikan sanksi bagi ASN yang tidak netral," ucapnya.

Kokok mengatakan, hingga saat ini sudah tiga PNS dilingkup Pemkot yang dilaporkan terkait ketidaknetralan dalam Pilkada Kota Madiun.

Baca: Chandra Tereliminasi, ini Penampilannya di Top 9 Indonesian Idol 2018, Sempat Curhat Pernah Ngamen!

Kokok menambahkan, Pilkada di Kota Madiun cukup rawan bagi ASN karena salah satu paslon sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun. Untuk itu, dia mengimbau kepada ASN di Kota Madiun supaya lebih menjaga sikap.

"ASN mendukung boleh, tapi mendukungnya saat pencoblosan di bilik suara," imbuhnya. (Surya/Rahadian bagus)

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help