Diskusi Publik Batubara untuk Siapa? Menyikapi Penetapan Harga Batubara DMO Bagi Tarif Listrik

prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui penetapan harga jual batubara dalam negeri

Diskusi Publik Batubara untuk Siapa? Menyikapi Penetapan Harga Batubara DMO Bagi Tarif Listrik
istimewa
Diskusi publik, bertema,”Batubara untuk Siapa,” yang diadakan Forum Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FPEM) 

Karena itu terkait dengan penetapan DMO, pelaku usaha pertambangan mengajukan usulan patokan harga dalam negeri untuk DMO bagi pembangkit listrik US$85 per ton.

Sementara mengingat sebagian besar pengguna batubara sebagai penggerak PLTU untuk menyalakan listrik di dalam negeri, maka PLN mengajukan harga batubara DMO menggunakan skema batas bawah (floor price) US$ 55 per ton dan batas atas (ceiling price) US$ 65 per ton.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengemukakan, mengingat kontribusi pembangkit listrik yAng menggunakan batubara sebagai energi primer sangat besar sampai 60%, maka naik atau turunnya harga batubara dalam setahun terakhir telah meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik secara signifikan.

Untuk itu peran pemerintah membuat kebijakan dan peraturan terkait harga batubara untuk melindungi kepentingaan PLN dan rakyat, sangat besar.

Karena itu menurut Marwan, apabila pemerintah mampu membuat peraturan khusus atau harga gas yang murah untuk sektor industri, maka seharusnya pemerintah juga harus bersikap sama untuk menetapkan harga khusus batubara bagi PLN.

Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batubara di pasar internasional, berbagai perusahaan pertambangan batubara di Indonesia meraup keuntungan besar, tapi apa yang didapat oleh pemerintah ? Hanya tambahan royalti senilai Rp1,3 triliun.

Baca: VIDEO: Tak Punya Hati! Pria Ini Lempar Anak Anjing ke Laut, Endingnya Bikin Mata Melotot

Sejatinya batubara adalah milik negara, dan perusahaan pertambangan itu sekadar memperoleh izin untuk mengeksploitasinya.

Seharusnya negara punya kewenangan dalam menetapkan aloksi dan harga, bagi optimalisasi pendapatan negara, termasuk juga mengatur biaya pokok produksi kelistrikan yang tepat.

Batubara bukanlah semata-mata komoditas belaka.

Ia adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya.

Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help