Rp 7 Miliar Dana Hibah Kabupaten Madiun Baru Dicairkan Setelah Pilkada Selesai

Kata Rory, karena aturan ini, dari Rp 66 miliar dana hibah di Kabupaten Madiun, Rp 7 miliar di antaranya harus ditunda.

Rp 7 Miliar Dana Hibah Kabupaten Madiun Baru Dicairkan Setelah Pilkada Selesai
(Surya/Rahadian bagus)
Bupati Muhatrom 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Sesuai surat edaran dari Gubernur Jawa Timur, sebagian dana hibah dan bansos dari APBD tidak dapat digunakan sampai pemilihan kepala daerah (pilkada) selesai.

Aturan itu berlaku bagi daerah yang melaksanakan Pilkada 2018.

"Pencairan hibah dan bansos ditunda hingga Pilkada selesai, untuk mengantisipasi penyalahgunaan atau digunakan untuk kegiatan money politics," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun, Rory Priambodo," saat ditemui, Kamis (8/13/2018) siang.

Kata Rory, karena aturan ini, dari Rp 66 miliar dana hibah di Kabupaten Madiun, Rp 7 miliar di antaranya harus ditunda.

Dana tertunda itu sedianya diberikan untuk kegiatan nonsosial, misalnya kepada kelompok masyarakat.

"Yang ditunda, misalnya kegiatan kelompok masyarakat atau lembaga," katanya.

Sementara itu, dana untuk kegiatan yang sifatnya kegiatan rutin dan kegiatan sosial tetap dapat dicairkan.

"Misalnya hibah PMI, kegiatan Pilkada untuk kebutuhan KPU, Panwas, Polres, Kodim, termasuk Bosda Madiun," jelasnya.

Selain dana hibah, dana bansos juga sebagian juga belum dapat dicairkan.

Dari total dana bansos sebanyak Rp 3,9 miliar, sebanyak Rp 1 miliar di antaranya ditunda.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Adi Sasono
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help