KPK Tak Setuju Diminta Tunda Penetapan Tersangka pada Calon Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi

Wiranto berharap KPK dapat menunda penetapan tersangka terhadap Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2018 yang tersangkut korupsi.

KPK Tak Setuju Diminta Tunda Penetapan Tersangka pada Calon Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi
Kompas.com
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Menko Polhukam, Wiranto menyatakan hal yang menimbulkan pro kontra di benak banyak pihak.

Wiranto menyebut, dirinya berharap KPK dapat menunda penetapan tersangka terhadap Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2018 yang tersangkut tindak korupsi.

menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengaku tidak sepakat.

Menurut Saut, seharusnya pemerintah menawarkan solusi yang lebih elegan seperti pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ‎untuk calon kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi.

(Tolak Impor Garam, Mahasiswa Sumenep Serbu Kantor DPRD)

"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat Perppu pergantian calon (kepala daerah) terdaftar bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup pada peristiwa pidananya," ujar Saut saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/3/2018).

Menurut Saut, sesuai undang-undang, KPK tidak dapat menghentikan proses hukum jika pihaknya sudah mengantongi kecukupan alat bukti.

"Yang begitu tidak baik buat angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat. Itu namanya membangun peradaban yang baik dan benar," tegas Saut.

(BPOM Surabaya Sita Puluhan Kosmetik dan Makanan Berbahaya)

Seperti diketahui, pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018, Senin (12/3/2018).

Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Seusai rapat, Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto.

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

(Sindikat Driver dan Penumpang Fiktif Taksi Online Diringkus Subdit V Cybercrime Polda Jatim)

Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved