Puluhan Kepala Sekolah di Sidoarjo Minta Perda Pendidikan Direvisi

Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Sidoarjo mendapat penolakan dari para kepala sekolah.

Puluhan Kepala Sekolah di Sidoarjo Minta Perda Pendidikan Direvisi
surya/Galih Lintartika
Seleksi kepala sekolah oleh Dinas pendidikan 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Sidoarjo mendapat penolakan dari para kepala sekolah. Utamanya, sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK yang berstatus swasta.

Mereka menilai, Perda ini berpotensi menghambat penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK di Sidoarjo.

Makanya, para Kasek SMK dan SMA Sawasta yang tergabung dalam Konsorsium Sekolah Peduli Pendidikan mendesak supaya perda tersebut direvisi.

"Ada 13 poin yang harus direvisi dari Perda Pendidikan itu. Terutama poin soal larangan pungutan biaya pendidikan," ungkap Kisyanto, Koordinator Konsorsium Sidoarjo Peduli Pendidikan saat di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (13/3/2018).

Baca: Harga Cabai di Kabupaten Malang Berangsur Turun, Penyebabnya ini. . .

Menurutnya, pengajuan revisi tersebut sudah disepakati oleh MKKS SMK dan MKKS SMA Swasta.

"Termasuk Maarif dan lembaga pendidikan Muhammadiyah juga sudah menyepakati itu," sambungnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kasek YPM 8 Sidoarjo ini menilai jika Perda tersebut tidak direvisi, bakal menjadi penyebab menurunnya daya saing pendidikan di wilayah Sidoarjo.

"Jika tidak direvisi, pengelolaan SMK dan SMA swasta di Sidoarjo bisa mandeg. Apalagi dalam Perda Pendidikan itu ada beberapa poin yang bisa menghambat perkembangan dan pengembangan pendidikan di masing-masing sekolah," tandasnya.

Baca: Jelang Kompetisi Liga 1, Arema FC Sudah Tentukan Harga Tiket

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, masih memungkinkan revisi Perda itu dilakukan. Namun, harus ada Perda pembanding dari daerah lain.

"Karena SMK dan SMA swasta sekarang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten tapi kewenangan provinsi, kalau mau direvisi ya silahkan cari Perda pembanding dari daerah lainnya dulu," katanya.

Sementara menurut Heri, Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo yang juga hadir dalam hearing tersebut menyampaikan bahwa revisi Perda Pendidikan sudah diajukan Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo sejak beberapa hari kemarin. "Namun, tetap masih perlu pembahasan," ujarnya.(ufi)

Penulis: M Taufik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help