Penolakan UU MD3

Tolak Revisi UU MD3, Massa HMI dan PMII Lamongan Kompak Turun Jalan

Aksi penolakan UU MD3 masih terus massif disuarakan oleh aktivis mahasiswa, bahkan makin kompak.

Tolak Revisi UU MD3, Massa HMI dan PMII Lamongan Kompak Turun Jalan
SURYA/HANIF MANSHURI
Massa HMI dan PMII di Lamongan saat menggelar aksi menolak UU MD3 di depan gedung DPRD setempat, Selasa (13/3/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Massa aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasu di depan Gedung DPRD Lamongan, Selasa (13/3/2018).

Mereka menolak revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 

Dalam aksinya, sekitar 100 orang aktivis mahasiswa ni menantang para anggota DPRD Lamongan keluar menemui mereka yang berada di separuh badan jalan Basuki Rahmad.

"Anda anggota dewan akan kita lawan ketikan tidak mendengar suara rakyat," tegas Orator HMI, Mohammad Korip Firmansyah.

Dalam orasinya, mahasiswa menyatakan tegas menolak UU MD3. Utamanya pasal 73 yang berisi kewenangan anggota dewan dalm melakukan pemanggilan paksa melalui kepolisian.

"Ini bertolak belakang dengan UUD 45 terkait tugas dan wewenang anggota dewan," tandas Korip.

Ada banyak tuntutan dan penolakan lahirnya UU MD3, diantaranya menolak dengan tegas pasal 122 yang berisi pengambilan langkah hukum bagi penghina kehormatan anggota dewan.

"Ini juga bertolak belakang dengan UU 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum," kata Muhammad Rizky, Perwakilan PMII.

Menurutnya, dengan diberlakukan pasal 122 K maka ekspresif kritik masyarakat terhadap kinerja DPR semakin terbatasi.

Sementara pasal 245 terkait hak imunitas anggota dewan ketika dipanggil atau diperiksa oleh pejabat negara atau kelompok masyarakat.

Halaman
123
Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved