Disnaker Sumenep: Perusahaan Bayar Upah Tidak Susuai UMK Akan Disanksi

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah menetapkan upah minimum kabupaten (UMK)

Disnaker Sumenep: Perusahaan Bayar Upah Tidak Susuai UMK Akan Disanksi
TRIBUNJATIM.COM/AQWAMIT TORIK
Demo buruh di depan Grahadi Surabaya terkait UMP 2018, Selasa (31/10/2017). 

 TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) 2018 sebesar Rp.1.645.146.48 rupiah.

Kepala Disnaker Sumenep, Moh. Fadillah menyampaikan, penetapan besaran nominal UMK tersebut menjadi acuan seluruh perusahaan untuk memberikan upah pada setiap karyawan atau pegawainya.

“Sudah ditetapkan, ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Januari, 2018,” terang Fadillah, Rabu (14/3/2018).

Fadillah menambahkan, bila ditemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai UMK 2018, maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi maupun tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Baca: OJK Desak Raibnya Uang Nasabah BRI di kediri Selesai dengan Sigap

“Sudah saya sampaikan pada para karyawan atau pekerja, jika mereka menerima upah tidak sesuai dengan UMK yang berlaku, segera laporkan,” tegas Fadillah.

Pengaduan tersebut bisa dilakukan di Kantor Disnaker Sumenep, berada di Jalan Lingkar Barat, Sumenep.

“Setelah menerima aduan, tim pengawas pengupahan akan langsung melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut,” terangnya.

Fadillah mengakui, hingga saat ini memang masih terdapat perusahaan yang membayar upah karyawannya tidak sesuai UMK.

Baca: VIDEO: Kunjungi Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Mbak Puti Dapat Hadiah Puisi

“Dari 586 perusahaan yang ada di Kabupaten Sumenep, baru 11 perusahaan yang berani membayar karyawan atau pegawainya sesuai dengan UMK,” tuturnya.

Untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan memberikan surat edaran lengkap termasuk Surat Keputusan terkait UMK 2018 kepada seluruh perusahaan, baik perusahaan besar atau kecil.

“Surat edaran besaran UMK 2018 sudah kami sebar, termasuk juga kepada pekerja, sehingga pekerja tahu berapa upah yang berhak ia terima,” pungkas Fadillah.(Khairul Amin).

 

Penulis: Khairul Amin
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help