Wakil Wali Kota Madiun Minta Pengguna Anggaran Program TPA 21 Bertanggung Jawab

Peduli Budaya dan Lingkungan (PEDAL) berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Kantor Walikota Madiun,

Wakil Wali Kota Madiun Minta Pengguna Anggaran Program TPA 21 Bertanggung Jawab
(Surya/Rahadian bagus)
Puluhan orang yang tergabung dalam lembaga masyarakat Peduli Budaya dan Lingkungan (PEDAL) berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Kantor Walikota Madiun, Rabu (14/3/2018) pagi. 

 TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Kasus paket program Transformasi Pendidikan Abad (TPA) 21 terus bergulir. Kali ini, sekitar 20 orang yang tergabung dalam lembaga masyarakat Peduli Budaya dan Lingkungan (PEDAL) berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Kantor Walikota Madiun, Rabu (14/3/2018) pagi.

Unjuk rasa dimulai di kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun yang berada di Jalan Mastrip, Kota Madiun.

Para pengunjuk rasa yang datang berjalan kaki sambil membawa poster berisi tuntutan, mendapat pengawalan puluhan personil dari Kepolisian Polres Madiun Kota.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyampaikan keprihatinannya atas kasus pengadaan program TPA 21 yang diduga bakal menyeret seluruh kepala SD di lingkungan Dindik Kota Madiun.

Ketua LSM Pedal, Herisem, meminta walikota dan kepala dinas pendidikan agar segera menyelesaikan kasus yang melibatkan 55 guru SDN di Kota Madiun. Dia meminta kasus ini agar diselesaikan melalui mediasi dan bukan melalui jalur hukum.

"Kami datang ke sini atas kepedulian terhadap pendidikan di Kota Madiun. Apalagi sebentar lagi akan ada ujian. Kami berharap kasus ini selesai sebelum ujian," katanya kepada wartawan.

Baca: Rekonstruksi Ayah Memartil Anaknya di Magetan Cukup Mengharukan

Herisem mengatakan, pihaknya merasa kasihan terhadap kepala sekolah yang tidak tahu menahu soal hukum hingga diadukannya mereka ke polisi atas dugaan penipuan.

Kasus ini, menurutnya akan mempengaruhi psikologi siswa, terutama guru di sekolah. Dia mengancam, apabila kepala sekolah ditahan atas kasus ini, pihaknya akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar.

Plt. Kepala Dindik Kota Madiun, Heri Ilyus, mengatakan kasus TPA 21 atau aplikasi e-rapor ini masih berlanjut.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help