Biro Hukum Pemprov Jatim Garap Wilayah Lamongan, Ada Apa?

Pemprov Jatim menjadikan Lamongan sebagai prioritas di bidang hukum, sehingga menggarapnya secara khusus dan ...

Biro Hukum Pemprov Jatim Garap Wilayah Lamongan, Ada Apa?
SURYA/HANIF MANSHURI
Penyuluhan hukum oleh Biro Hukum Pemprov Jatim dan Komisi A di Balai Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Senin (16/4/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Desa Pancasila di Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan menjadi sasaran penyuluhan hukum sosialisasi Undang-Undang tentang bantuan hukum, Senin (16/4/2018).

Penyuluhan UU nomor 16 tahun 2011 ini dilakukan Biro Hukum Setdaprov Jatim bersama Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jatim.

Sementara dari Lamongan ikut mendapingi Bagian Hukum Setdakab dan LABH Al Banna.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo dalam kesempatan itu mengulas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sementara Muzamil Syafi'i yang menggantikan Khusnul Aqib Komisi A DPRD Jatim membahas permasalahan hukum dan bahaya narkoba.

Lalu Luqmanul Hakim Ketua LABH Al Banna mengulas peran lebih dalam dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin atau mampu.

"Masyarakat miskin yang berperkara bisa mendapatkan bantuan hukum," katanya.

Selama ini pemahaman akan hak warga miskin mendapatkan bantuan hukum belum banyak yang tahu.

Sosialisasi ini sebagai bentuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum sekaligus hak-hak yang perlu diketahui.

Acara ini menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Apel Lamongan yang selama ini konsen terhadap permasalahan yang dihadapi kaum perempuan.

Pendampingan terhadap para korban tindak kekerasan. Bidang itulah yang juga diurai lebar oleh Anis Suadah dari LSM Apel.

Menurut Anis, penyuluhan ini sangat penting bagi masyarakat Lamongan.

Sasaran masyarakat miskin, dan jangan sampai mereka miskin informasi tentang hukum dan bantuan hukum gratis hak merek.

Penyuluhan hukum di Lamongan ini akan menjadi embrio untuk mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Lamongam, agar segera menerbitkan Perda tentang bantuan hukum gratis bagi orang miskin.

Penyuluhan hukum akan berlanjut di Balai Desa Bakalan Pule Tikung. (Surya/Hanif Manshuri)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved