TribunJatim/

BPK Periksa 400 Motor Dinas Plat Merah Milik Pemkab Pamekasan, Ada Apa?

Ratusan motor dinas pelat merah milik Pemkab Pamekasan tiba-tiba diperiksa oleh BPK dan langsung bikin ...

BPK Periksa 400 Motor Dinas Plat Merah Milik Pemkab Pamekasan, Ada Apa?
SURYA/MUCHSIN RASJID
Petugas BPK saat memeriksa 400 unit kendaraan bermotor plat merah yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pamekasan, Senin (16/4/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN – Sedikitnya 400 kendaraan dinas (randin) berupa sepeda motor di parkir di halaman kantor Pemkab Pamekasan, Senin (16/4/2018).

Ratusan randin diperiksa fisiknya dan dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor, sesuai yang tertera dalam surat tanda kendaraan nomor kendaraan (STNK), yang dipegang pemakai sepeda motor.

Pemeriksaan yang berlangsung selama dua jam, mulai pukul 08.00 hingga pukul 10.00 dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disaksikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Taufiqurrahman dan sejumlah stafnya.

Menurut Taufiqurrahman, pemeriksaan terhadap seluruh randin milik pegawai di lingkungan Pemkab Pamekasan ini, berupa pemeriksaan fitik untuk memastikan inventaris sepeda motor yang dipakai dan tercatat itu barangnya ada atau tidak.

Selain itu, juga fisik randin masih tetap atau sebagian dari kelengkapan sepeda motor diganti atau tidak ada, juga perlu dicek secara langsung.

“Ya di antara pemeriksaan yang kami lakukan ini juga bagian dari laporan keuangan. Caranya mengecek dan memeriksa fisik randin yang digunakan satuan kerja perangkat daerah,” tegas Taufiqurrahman.

Taufiqurrahman menyatakan, sepeda motor yang masih berplat merah dan tercatat sebagai aset pemerintah yang diperkisa. Sedang sepeda motor yang tidak tercatat dalam daftar inventaris tidak diperiksa.

Menurutnya, seluruh kendaraan berplat merah yang masih tercatat sebagai aset pemerintah kabupaten akan diperiksa, sedangkan untuk kendaraan yang sudah tidak tercatat tidak akan dilakukan pemeriksaan.

Sehingga terdapat kecocokan antara di buku daftar inventaris dengan di lapangan.

Ditanya, ditemukannya sejumlah randin yang diduga tidak membayar pajak alias sudah mati, bukan wewenang dirinya, melainkan wewenang pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pamekasan. (Surya/Muchsin Rasjid)

Penulis: Muchsin Rasjid
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help