Dewan Minta Pemkot Surabaya 'Kembali' Siapkan Rekrutmen Direksi PD Pasar Surya

Edi Rahmad, sekretaris Komisi B DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota kembali melakukan seleksi pimpinan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).

Dewan Minta Pemkot Surabaya 'Kembali' Siapkan Rekrutmen Direksi PD Pasar Surya
TRIBUNJATIM.COM/NURUL AINI
Sekretaris Komisi B SDPRD Surabaya, Edi Rahmad 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Edi Rahmad, sekretaris Komisi B DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota melalui Badan Pengawas segera melakukan seleksi pimpinan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS).

Meski saat ini tiga orang telah ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) tiga jabatan direktur di PDPS, Edi merasa perlu segera didapat direktur definitif.

Hal ini diperlukan segera agar PDPS dapat segera berjalan aktif dan dapat membenahi permasalahan di tubuh perusahaan plat merah tersebut.

"Saya harap Pemkot (Surabaya) segera mendanai rekruetmen PDPS yang sedang carut marut. Agar cepat melakukan pembenahan," kata Edi, Senin (16/4/2018).

(Antisipasi Penyalahgunaan Alkohol, Kapolres Jember Kunjungi Apotek dan Minimarket, Bagikan Ini)

Politisi Hanura tersebut mengatakan agar pemilihan empat posisi direksi yang kosong dapat dilakukan sekaligus supaya dapat menghemat dana yang harus dikeluarkan.

Edi memberi apresiasi pada kehati-hatian wali kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam menentukan pilihan untuk posisi direktur di perusahaan yang membawahi pasar-pasar pemerintah tersebut.

Seperti diketahui dua kali proses rekrument berakhir penolakan oleh sang wali kota.

"Saya apresiasi dengan bu Risma yang hati-hati memilih. Memang harus begitu sebab ini jabatan penting. Makanya proses rekruetmen nanti harus lebih ketat," kata Edi.

Selain itu, Edi berharap Bawas dapat lebih aktif mencari figur-figur yang dirasa mumpuni menjadi direksi di PDPS.

Supaya kegagalan di proses rekrutment sebelumnya tidak terulang kembali.

"Kalau nanti yang daftar itu-itu lagi ya nanti ujung-ujungnya gagal lagi. Bawas atau siapapun unsur pemerintah atau DPRD juga jika melihat figur yang cocok silahkan direkomendasi. Tapi tetap harus melalui prosedur," kata Edi.

(Biro Hukum Pemprov Jatim Garap Wilayah Lamongan, Ada Apa?)

Penulis: Nurul Aini
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help