Sah, 96.132 Daftar Pemilih Tetap di Kota Mojokerto

(KPU) Kota Mojokerto menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Sah, 96.132 Daftar Pemilih Tetap di Kota Mojokerto
Pemilu 2019 

 TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Mojokerto menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Pengumuman jumlah DPT tersebut disaksikan oleh masing-masing perwakilan tim pemenang Pasangan Calon (Paslon) calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, Panwaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), institusi hukum di aula rumah makan Jimbaran Jalan Raya Brangkal, Meri, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Kamis (19/4/2018).

Saiful Amin Sholihin, Ketua KPU Kota Mojokerto menuturkan agenda rapat pleno ini untuk menjabarkan hasil perbaikan rekapitulasi dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke DPT.

Baca: Akan Berangkat Mengajar, Guru di Tuban ini Tewas Usai Tabrak Truk

Pemutahiran data DPT tersebut merupakan hasil dari rekapitulasi oleh petugas PPS/PPK.

"Jumlah total DPT pada pemilu ini meningkat menjadi 96.132," ujarnya.

Saiful memaparkan runcian DPT pertitik mulai dari Kecamatan Prajurit Kulon jumlah Kelurahan enam terdiri dari 63 TPS, jumlah pemilih laki-laki 13.600, wanita 13.965 total 27.565 ribu.

Kecamatan Magersari, jumlah Kelurahan enam terdiri dari 95 TPS, jumlah pemilih laki-laki 20.281, wanita 21.426 total 41.707 ribu.

Kecamatan Kranggan jumlah Kelurahan enam terdiri dari 61 TPS, jumlah pemilih laki-laki 13.054, wanita 13.806 total 26.860 ribu.

Baca: 5 Fakta Liza Elly Purnamasari, Istri Nicky Tirta yang Digugat Cerai, Cantik dan Banggakan Indonesia

Adapun jumlah keseluruhan yakni 18 kelurahan, 219 TPS, pemilih laki-laki 46.935, perempuan 49.197 total 96.132.

"Penetapan DPT ini sudah final," katanya.

Nantinya rekapitulasi DPS ke DPT ini sempat terkendala banyaknya Nomer Induk Kependudukan (NIK) calon pemilih yang kembar atau
Nik ganda. Namun permasalahan itu telah dikoordinasikan bersama Dispendukcapil untuk memastikan NIK yang sebenarnya.

"Ada juga DPS yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai DPT. Rata-rata persoalan yakni NIK ganda dan pindah domisili," paparnya.

"Untuk DPT sudah tetap, kalau jumlah pemilih kemungkinannya itu bisa bertambah," imbuhnya.
(Surya/ Mohammad Romadoni).

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help