Polisi Periksa Bendahara SMPN se-Magetan, Ada Apa?

Sebanyak 39 bendahara SMPN di Kabupaten Magetan diperiksa Polisi terkait dugaan mark-up jumlah siswa dapat BOS

Polisi Periksa Bendahara SMPN se-Magetan, Ada Apa?
ist
ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Sebanyak 39 bendahara SMPN di Kabupaten Magetan diperiksa Polisi terkait dugaan mark-up jumlah siswa untuk mendapat kuncuran anggaran BOS dan program Presiden Jokowi Indonesia Pintar.

"Benar, kami masih terus melakukan pemeriksaan kepada bendahara sekolah itu (SMPN), kemungkinan satu atau dua minggu nanti kita Insha Allah sudah bisa tetapkan tersangka," kata Kapolres Magetan AKBP Muslimin yang ditemui Surya (tribunajtim.com)seusai acara gelar keberhasilan merazia minuman keras dan narkotika di Humas Polres setempat, Rabu (25/4/2018).

Namun, lanjut Kapolres Muslimin, karena ada petunjuk dari pimpinan Polri, agar berhati hati dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor), menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini. Hal ini untuk menghidari tudingan Polri tidak netral.

"Kita harus hati hati, jangan sampai dianggap berpihak. Siapa tahu ada pihak pihak yang diperiksa, kebetulan orang orang dari salah satu peserta Pilkada. Karena itu pimpinan Polri berpesan harus hati hati dan terukur, jangan sampai kita dianggap berpihak atau tidak netral,"ujar mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Baca: Satu Lagi Korban Miras Oplosan dari RSUD Dr Soewandhie Dirujuk ke RSUD Dr Soetomo

Kasus dugaan mark-up jumlah siswa di SMPN untuk mendapat kucuran anggaran BOS dan IP lebih ini terungkap, di SMPN 2 Ngariboyo, Magetan yang diketahui staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan.

Sayangnya, terungkapnya kasus mark-up jumlah siswa ini bukannya diproses untuk diberikan peringatan atau sanksi
kepada pimpinan SMPN itu, namun kasus itu malah jadi seperti transaksi "tahu sama tahu" (TST).

Yang lebih disayangkan, transaksi TST itu oleh pimpinan atau Kepala Sekolah (Kasek) diambilkan uang patungan guru guru setempat untuk membantu siswa yang ingin bersekolah di SMPN 2 Ngariboyo, karuan saja guru guru itu tidak terima dan menguaplah kasus mark-up jumlah siswa itu.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Magetan Djoko Santoso yang dikonfirnasi mengaku sudah memanggil Kasek, bendahara sekolah dan bendahara guru yang mengelola uang patungan guru guru.

"Sejak awal sudah saya ingatkan jangan main main. Hati hati mengelola sekolah. Ini kok malah sampai sejauh ini,"kata Kadikpora Djoko.

Baca: Musim Kemarau Tiba, Kepulauan di Sumenep madura Mulai Krisis Air Bersih

Djoko menyilakan Polisi untuk memeriksa pengelola SMPN di wilayahnya, kalau terbukti, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebenarnya, Kasek dan bendahara sekolah sudah dipanggil, sesuai pengakuan mereka, data siswa yang keluar ditengah tahun ajaran, dan data siswa itu baru bisa dihapus setelah tahun ajaran baru.

"Jadi sesuai pengakuan Kasek, tidak ada mark-up. Itu karena data siswa yang keluar saat tengah tahun ajaran, belum bisa dihapus, dan baru bisa dihapus setelah tahun ajaran baru. Tapi kalau mungkin ada masalah lain, silakan petugas menindak," kata Djoko. (Surya/Doni Prasetyo).

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help