Terkait Pungutan PTSL, Kejaksaan Tulungagung Tidak Melegalkan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menerima banyak aduan soal pungutan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap

Terkait Pungutan PTSL, Kejaksaan Tulungagung Tidak Melegalkan
Surya/Sri Wahyunik
Penyerahan sertifikat hak atas tanah di Kota Malang, Rabu (24/5/2017) 

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menerima banyak aduan soal pungutan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Namun Kejaksaan belum berani mengambil sikap, karena berbagai pertimbangan pelaksanaan program ini.

Sebelumnya pemerintah memang mematok biaya PTSL sebesar Rp 150.000. Namun biaya ini dianggap terlalu kecil dan ditolak oleh para kepala desa. Panitia PTSL bersama Kades kemudian menetapkan biaya sesuai hitungan mereka.

Di Tulungagung, biaya yang dipatok tidak boleh lebih dari Rp 350.000. Namun menurut Kepala Seksi Intelejen Kejari Tulungagung, Doddy Witjaksono, ketentuan biaya tambahan itu belum disahkan.

“Kejaksaan belum pernah diajak membahas soal biaya tambahan itu. Makanya kami sesalkan kalau ada yang bilang Kejaksaan menyetujui penetapan biaya itu,” tegas Doddy.

Baca: Diam-Diam Indra Priawan Sudah Ajak Nikita Willy Pacaran di 12 Negara Ini Lho, Intip Foto Mesranya!

Menurut Doddy pihaknya belum berani melegalkan,sekaligus tidak berani melarang. Sebab jika dilarang ditakutkan akan mengganggu pelaksanaan PTSL. Padahal PTSL adalah program nasional yang harus disukseskan.

Karena itu solusinya harus ada payung hukum yang mengatur. Nantinya pihak terkait, mulai Kejaksaan, Kepolsian, Bupati dan Kantor Pertanahan akan bertemu untuk membahas biasa tambahan ini. Sebagai solusi, bisa saja diterbitkan Peraturan Bupati atau cukup Peraturan Desa sebagai payung hukum.

“Untuk yang terlanjur sudah memungut, lebih baik tidak usah digunakan dulu. Kalau memang payung hukumnya nanti harus dikembalikan, jangan sampai jadi masalah hukum,” terang Doddy.

Seharusnya di luar biaya Rp 150.000 yang ditetapkan pemerintah, pemohon masih harus mengualarkan biaya tambahan untuk patok dan materai. Namun semua kebutuhan ini diambil alih oleh panitia, sehingga biayanya pun bertambah.

Masih menurut Doddy, pihaknya memeringatkan pungutan ganda seperti yang terjadi di Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat. Menurutnya, biaya pokok saja belum diputuskan, tidak seharusnya ada biaya tambahan lain.

Baca: Briptu Syukron, Polisi 21 Tahun yang Tewas dalam Kerusuhan Mako Brimob, Begini Sosoknya Semasa Hidup

“Yang Rp 300.000 atau Rp 350.000 saja belum berani melegalkan, kok ada biaya tambahan lagi?” ujar Doddy.

Sebelumnya Panitia PTSL Desa Gedangan menetapkan biaya sebesar Rp 350.000. Namun di luar biaya itu, ada biaya tambahan yang harus dibayar para pemohon. Untuk tanah waris dan hibah dikenakan biaya Rp 300.000, dan tanah jual beli dikenakan Rp 500.000.

Alasannya biaya tambahan ini untuk biaya saksi lengkap dengan tanda tangan Kepala Desa. Mereka berdalih biaya tambahan ini sudah ditetapkan melalui rapat, dan sudah diakukan ke Kepolsian serta Kejaksaan. Kepala Desa beralasan, biaya yangterkumpul untuk pembangunan makam desa. (David Yohanes)

Penulis: David Yohanes
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help