Dualisme Kepemimpinan, DPC PPP Lamongan Ngaplo Tak Bisa Ambil Dana Banpol

Banpol dari APBD 2018 Lamongan sudah bisa diambil. Dana dengan total Rp 1 miliar lebih untuk 9 Partai Politik

Dualisme Kepemimpinan, DPC PPP Lamongan Ngaplo Tak Bisa Ambil Dana Banpol
Istimewa
Logo PPP 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Dana Bantuan Partai Politik (Banpol) dari APBD 2018 Lamongan sudah bisa diambil. Dana dengan total Rp 1 miliar lebih untuk 9 Partai Politik itu sudah bisa dicairkan.

Yang bernasib sial, hanyalah PPP, karena partai berlambang Ka'bah ini masih terjadi dualisme kepemimpinan.

Dana Banpol itu seperti disampaikan Kepala Kesbangpol Lamongan, Sudjito sudah bisa dicairkan oleh semua parpol kecuali partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Semua sudah bisa mengajukan pencairan kecuali partai PPP, yang kini masih ada sengketa internal kepengurusan, " ungkap Sudjito kepada wartawan.

Baca: Jelang Meninggal Dunia, Pengacara Kondang Trimoelja Sempat Beri Pesan Khusus pada Keluarga

Karena menurutnya, di PPP Lamongan saat ini terdapat dua kubu kepengurusan, dimana kubu Samsuri cs mendapatkan SK kepengurusan dari DPW PPP Jatim, sementara kubu Na'im cs mendapatkan SK dari DPP.

Karena masih sengketa apalagi sekarang masih proses persidangan di pengadilan, pihaknya tidak berani untuk memproses pencairan dana Banpol sepanjang belum ada keputusan incrah.

"Meskipun informasi Sipol KPU kepengurusan yang tercatat adalah kepengurusan dibawa komando Samsuri," tandasnya.

Pihaknya tidak mau gegabah memutuskan kepengurusan mana yang berhak mendapatkan dana Banpol, karena saat ini faktanya masih ada sengketa internal.

"Memang informasi di Sipol Ketua PPP Lamongan Samsuri, tapi beberapa waktu lalu muncul SK kepengurusan Pak Na'im.

"Kita akan konsultasikan sambil menunggu keputusan pengadilan, "kata Sudjito.

Terkait hak partai politik mendapatkan dana Banpol ini tambah Sudjito, setiap kursi dihargai Rp 1.501, sehingga setiap parpol nilainya tidak sama.

Baca: Admin Twitter Jokowi Dipecat, Member Cantik JKT48 Beri Permohonan Ini hingga Tanggapan Ferdinand

Sekedar diketahui, dalam Pileg 9 April 2014 lalu, Partai demokrat menjadi partai pemenang dengan memperoleh suara tertinggi yakni 146.037 dengan 10 kursi di DPRD periode 2014-2019.

Disusul kemudian oleh PKB dengan perolehan suara sebanyak 136.701. meski, perolehan suara PKB dibawah Demokrat, tapi tampaknya jumlah kursinya di DPRD nantinya sama dengan demokrat, yakni 10 kursi.

Setelah PKB partai pemenang ketiga adalah PDIP, dilanjut PAN, Golkar, Partai Gerindra, PPP, PKS, dan Hanura.(Surya/Hanif Manshuri)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved