Pemkab Probolinggo dan Perhutani Jawa Timur Tandatangani MoU Garap Pariwisata

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memang serius menggarap potensi wisata di Kabupaten Probolinggo.

Pemkab Probolinggo dan Perhutani Jawa Timur Tandatangani MoU Garap Pariwisata
(Surya/Galih Lintartika)
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timurkunjungi Gunung Bromo 

TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memang serius menggarap potensi wisata di Kabupaten Probolinggo.

Bahkan, hari ini, Pemkab melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Perum Perhutani Jawa Timur.

Kesepakatan ini kaitannya dengan lahan Perhutani yang akan dipinjamkan ke Pemkab Probolinggo untuk pengembangan potensi wisata di Probolinggo.

Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur Sangudi Muhammad mengatakan, inti kesepatakan ini adalah mengembangkan wisata di Jawa Timur, khususnya Probolinggo.

Kata dia, potensi wisata di Jawa Timur ini sangat banyak, ada sekitar 400 titik destinasi wisata, dan baru tereksplor sekitar 200 titik destinasi wisata.

Baca: Bukan Es Teh atau Cendol, Pakar Gizi Sarankan Menu Ini untuk Takjil Anda

Yang signifikan hanya 100 destinasi wisata yang menguntungkan.

Dia menjelaskan, MoU ini berisikan tentang kesanggupan Perhutani yang akan memberikan izin ke Pemkab Probolinggo untuk menggunakan lahan Perhutani yang ada di Probolinggo untuk pengembangan potensi wisata.

Contohnya, ada beberapa wisata yang kelasnya sudah Internasional di Probolinggo, ada Bromo, ada pantai, dan ada juga air terjun , yang terkenal Air Terjun Madakaripura.

"Air terjun Madakaripura ini milik ataupun aset Pemkab Probolinggo. Nah, pemkab ingin mengembangkan wisata air terjun ini. Tapi, tidak bisa karena lahan di sekitar air terjun ini milik Perhutani. Itu dulu, setelah ada kesepakatan ini , Pemkab Probolinggo bebas menggunakan lahan milik Perhutani , berapa pun luasnya bebas digunakan untuk pengembangan potensi wisata," terang dia.

Kendati demikian, ia menegaskan, meski diperbolehkan memakai lahan Perhutani berapapun, Pemkab Probolinggo tidak boleh sembrono. Artinya, ketika lahan yang digunakan 100 hektar, Pemkab juga harus bertanggung jawab atas lahan yang digunakannya itu.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved