Inul Vizta di Depan Kantor Walikota Madiun Jual Miras Ilegal

tempat hiburan karaoke keluarga, Inul Vizta di Kota Madiun nekat menjual minuman keras (miras) ilegal ke pengunjung.

Inul Vizta di Depan Kantor Walikota Madiun Jual Miras Ilegal
(Surya/Rahadian bagus)
Inul Vizta Madiun yang berlokasi di depan Kantor Walikota Madiun menjual miras ilegal 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Meski tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), tempat hiburan karaoke keluarga, Inul Vizta di Kota Madiun nekat menjual minuman keras (miras) ilegal ke pengunjung.

Dari hasil penelusuran, tempat karaoke keluarga di Jalan Pahlawan no 32, tepatnya di depan Kantor Walikota Madiun, ini ternyata tidak hanya menjual minuman keras golongan A saja, namun juga miras ilegal golongan B, dan C.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun no 8 tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, tempat usaha yang menjual minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB.

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSP-KUM) Kota Madiun, Addi Tri Nurwahyu ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa tempat karaoke Inul Vizta tidak memiliki SIUP-MB.

Baca: Lewat Perjuangan Panjang dan Berliku, Lucy Mantan Ning Surabaya Akhirnya Dilantik jadi Anggota DPR

Dari sekian banyak tempat usaha hiburan malam di Kota Madiun, hanya lima tempat usaha yang memiliki izin SIUP-MB. Di antaranya In Lounge Cafe, Fire Club Restaurant dan Discotheque, XQ Executive Lounge & Karaoke, Hotel Aston, dan Kimura Karaoke.

"Cuma ada lima, kita hanya mengeluarkan lima ini. Sementara ya lima ini. In Lounge, Fire Club, XQ, Aston, dan Kimura," kata Addi saat dikonfirmasi di tempat kerjanya, Jumat (18/5/2018) siang.

Dikatakan Addi, hanya lima tempat usaha hiburan tersebut yang memiliki hak secara legal atas penjualan miras golongan B dan C, sesuai dengan aturan dalam Perda Kota Madiun no 8 tahun 2017.

Sesuai dengan Perda no 8 Tahun 2017 pasal 34, bagi tempat usaha hiburan yang menjual miras ilegal dapat dikenai sanksi. Mulai dari peringatan, sanksi administratif, denda, pencabutan izin usaha, hingga penutupan usaha.

Namun, mengenai penindakan menjadi kewenangan bersama dalam hal ini Tim Pembinaan Terpadu. Di antaranya, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

Baca: Bajuri Ayah Terduga Teroris NU Asal Jombang Berharap Anaknya Dipulangkan Jika Tak Terlibat

"Ada kententuan untuk pencabutan (usaha). Pelanggarannya apa, yang mengetahui pelenggaran kan penegak perda, dalam hal ini Satpol PP,'' jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help