Sudah Masuk Prolegda, 10 Raperda Jombang Malah Terancam Batal Dibahas Oleh DPRD

Raperda di Jombang yang belum jelas pembahasannya tahun ini, gabungan raperda inisiatif dan partisipatif.

Sudah Masuk Prolegda, 10 Raperda Jombang Malah Terancam Batal Dibahas Oleh DPRD
SURYA/IZI HARTONO
Ilustrasi rapat paripurna DPRD membahas Raperda. 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sekitar 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jombang yang sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) Jombang'>DPRD Jombang 2018, terancam batal pembahasannya oleh legislatif dan eksekutif.

Ini menyusul 'instruksi' pemerintah pusat kepada daerah-daerah agar melakukan perampingan perda. Padahal tahun ini sedikitnya 15 raperda masuk Prolegda DPRD, menunggu giliran dibahas bersama eksekutif.

“Jumlahnya belum diputuskan. Karena harus disepakati dulu dengan eksekutif berapa raperda yang diteruskan pembahasannya dan berapa ditunda. Namun prediksi saya sekitar 10 draf raperda dipending,” kata Ketua DPRD Joko Triono, Sabtu (26/5/2016).

Menurut Joko, draf raperda lainnya akan teruskan pembahasannya. "Termasuk tambahan raperda baru, perihal Hari Jadi Kabupaten Jombang. Namun untuk kepastiannya masih menunggu kesepakatan dengan eksekutif,” jelas Joko Triono kepada Surya.

Raperda-Raperda Jombang yang belum jelas kelanjutan pembahasannya tahun ini, sambung Joko, merupakan gabungan raperda inisiatif dan raperda partisipatif.

Raperda inisiatif adalah raperda yang diinisiasi legislatif. Sedangkan raperda partisipatif adalah raperda usulan eksekutif (Pemkab Jombang.

“Ada empat Raperda) inisiatif kalau ‘ndak’ salah, selebihnya partisipatif,” imbuh Joko.

Kepala Kabag Hukum Pemkab Jombang, Agus Purnomo membenarkan adanya instruksi dari Jokowi untuk merampingkan jumlah perda yang dibahas.

Permintaan itu, disampaikan kepada Pjs Bupati Jombang Setiaji dan Ketua Jombang'>DPRD Jombang Joko Triono saat menghadiri undangan presiden.

Dikatan Agus Purnomo, tahun ini eksekutif dan legislatif sudah mensahkan empat raperda menjadi perda.

“Dari total 19 raperda, dikurangi empat yang sudah disahkan, tinggal 15 raperda. Ini masih harus kita bahas, yang prioritas mana. Yang tidak prioritas kita jadwalkan lagi pada 2019,” jawab Agus.

Namun Agus enggan mengungkap, mana saja yang prioritas, karena tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemkab.

Disinggung berapa raperda yang akan ditunda pembahasannya, Agus juga berkilah harus disepakati dengan legislatif.(Surya/Sutono)

Penulis: Sutono
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved