Perjuangkan dan Kawal Pupuk Bersubsidi, Masyarakat Hutan Jatim Bentuk Asosiasi

Masyarakat yang tergabung di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sepakat kendarai asosiasi kawal pupuk subsidi.

Perjuangkan dan Kawal Pupuk Bersubsidi, Masyarakat Hutan Jatim Bentuk Asosiasi
SURYA/SUTONO
Deklarasi Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) di gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Jombang, Kamis (31/5/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Masyarakat penggarap lahan Perhutani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se Jatim sepakat berhimpun dalam asosiasi yang bernama Perkumpulan LMDH.

Kesepakatan itu terwujud dalam deklarasi di gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Jombang, Kamis siang (31/5/2018).

Deklarasi ditandai pemukulan gong oleh Kepala Dinas Pertanian Jombang Hadi Purwantoro, mewakili Pjs Bupati Setiadjit.
Deklarasi dihadiri 161 peserta yang merupakan perwakilan dari 1.832 LMDH yang ada di Jatim.

"Desa sekitar hutan di Jatim sendiri sebanyak 1936. Jadi masih ada desa yang belum masuk dalam LMDH," kata Ketua PLMDH Jatim NP Adnyana kepada Surya.

Kesepakatan membentuk PLMDH bertujuan menyelesaikan permasalahan serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang selama ini terjadi. Utamanya dalam hubungannya dengan pemerintah di tingkat kabupaten atau kota.

Masalah itu, sambung Adnyana, misalnya tidak-adanya alokasi jatah pupuk bersubsidi bagi masyarakat penggarap lahan Perhutani alias masyarakat desa hutan.

"Karena itu kami akan memperjuangkan agar pemerintah memberikan alokasi pupuk tersebut kepada petani yang selama ini menggarap lahan Perhutani di kawasan hutan. Padahal, peran mereka sangat penting dalam menjaga hutan," tandas Adnyana.

Adnyana menambahkan, mereka belum terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) petani. Karena pupuk bersubsidi hanya dialokasikan bagi petani penggarap lahan milik sendiri, bukan lahan Perhutani.

"Itu salah satu permasalahan yang akan kita selesaikan. Makanya usai deklarasi, kami akan melakukan konsolidasi. Baik bersifat internal maupun konsolidasi dengan pemkab dan pemprov," ujar Adnyana.

Dibetuknya PLMDH, sambung Adnyana, juga guna merawat dan melestarikan hutan.

"Tahun 2006 lalu saya juga pernah menggelar kongres LMDH se-Indonesia di Jombang. Hari ini kita coba hidupkan kembali itu," kata mantan Administratur Perhutani Jombang ini.

Selain Adnyana, hadir pula mantan Dirut Perhutani Transtoto Handardani, Ketua KTNA Jatim Suyanto, Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Sangudi Muhammad, Dosen Hukum Lingkungan Unair Suparto Wijoyo, dan mantan Sekdaprov Jatim Rasiyo.

Sangudi Muhammad menyambut baik deklarasi PLMDH itu. Dia berharap negara hadir di dalamnya. Pasalnya, menurut Sangudi, masyarakat desa hutan butuh pembelaan.

"Melalui LMDH ini mereka bisa bersuara. Sedangkan negara harus hadir misalnya untuk memberikan solusi dalam persoalan pupuk bersubsidi yang belum bisa dinikmati petani penggarap kawasan hutan," pungkas Sangudi. (Surya/sutono)

Penulis: Sutono
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved