Uang Jasa BPJS Rp 905 Juta yang Dibagikan Karyawan RSUD Caruban Jadi Temuan BPK

emerintah Kabupaten Madiun baru saja mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya.

Uang Jasa BPJS  Rp 905 Juta yang Dibagikan Karyawan RSUD Caruban Jadi Temuan BPK
istimewa
Ilustrasi 

 TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun baru saja mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya.

Meski demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan negara.

BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban, Kabupaten Madiun tahun anggaran 2017 sebesar Rp 905.534.481. Uang jasa pelayanan pasien BPJS di RSUD Caruban, yang telah dibagi-bagikan sekitar 500 karyawan itu telah menjadi temuan BPK.

Hal itu dipertanyakan Ketua Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera DPRD Kabupaten Madiun, Mashudi, pada saat rapat paripurna pemandan fraksi terhadap nota keuangan Bupati Madiun, Jumat ( 29/6/2018).

Baca: Khofifah-Emil Unggul di Surabaya Versi Hitung Cepat, Partai Demokrat Sebut Bukti Kekuatan Rakyat

"BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS di RSUD Caruban tahun anggaran 2017. Apakah dalam penentuan besarnya jasa pelayanan itu tidak ada payung hukumnya sehingga menjadi temuan BPK," kata Mashudi, saat dikonfirmasi usai rapat paripurna.

Mashudi menuturkan, sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur, ditemukan adanya kelebihan pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS di rumah sakit milik Pemkab Madiun sebesar Rp 905.534.481. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan manajemen RSUD Caruban agar mengembalikan kelebihan pembayaran itu ke kas daerah.

Politisi Golkar ini menuturkan, fraksinya tertarik mengangkat persoalan ini lantaran kasus ini terjadi karena kesalahan manajemen rumah sakit. Akibatnya, seluruh karyawan harus mengembalikan uang jasa layanan yang sudah dibagikan ke kas daerah.

"Itu menjadi tanggung jawab manajemen. Sedang yang menjadi korban anak buah, karena harus mengembalikan lagi," kata Mashudi.

Baca: Bandara Ngurah Rai Ditutup Gara-gara Abu Vulkanik Gunung Agung, Satu Pesawat Balik ke Juanda

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Caruban, Djoko Santoso saat dikonfirmasi, Jumat ( 29/6/2018) membantah jika temuan BPK itu terkait dengan jasa pelayanan pasien BPJS. Djoko mengatakan, temuan itu terkait hasil laba farmasi yang dibagi-bagikan bagi seluruh karyawan di RSUD Caruban Madiun.

"Masalah pembagian jasa pelayanan BPJS tidak ada masalah apa-apa. Mungkin, persepsi mereka kami semua hanya melayani pasien BPJS. Padahal uang itu sama sekali tidak dari BPJS. Uang itu dari laba farmasi yang uang modalnya dari rumah sakit," kata Djoko.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help