RSUD Caruban Madiun Kembalikan Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Pasien BPJS Rp 905 Juta

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban Kabupaten Madiun

RSUD Caruban Madiun Kembalikan Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Pasien BPJS Rp 905 Juta
(Surya/Rahadian bagus)
Bupati Muhatrom 

 TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban Kabupaten Madiun akan mengembalikan uang sebesar Rp 905.534.481 ke kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lantaran adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.

Diberitakan sebelumnya, BPK RI perwakikan Jatim menemukan adanya kelebihan pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS di RSUD pasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp 905.534.481. Uang jasa pelayanan pasien BPJS di RSUD Caruban itu telah dibagi-bagikan sekitar 500 karyawan.

Hal itu disampaikan Bupati Muhtarom saat membacakan jawaban Bupati Madiun terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, Kabupaten Madiun di gedung dewan, Senin (2/8/2018) siang.

Baca: Wali Kota, Kapolres dan Dandim Kawal Proses Mediasi Warga Malang dan Mahasiswa Papua

"Berdasarkan perbup, tentang pembagian jasa, farmasi atau obat berdiri sendiri, maka oleh BPK tidak diperbolehkan karena klaim BPJS untuk obat dan layanan jadi satu paket, dan mengembalikan dana jasa obat ke kas BLUD dan merevisi Perbup tersebut,"kata Muhatrom.

Selain itu, Pemda Kabupaten Madiun juga akan mengubah atau menyesuaikan Perbup yang digunakan sebagai dasar atau payung hukum dalam kegiatan pembayaran jasa pelayanan pasien.

"Harus ada peraturan bupati atau payung hukum yang diubah. Setelah perbup diubah sudah tidak ada lagi masalah," kata bupati dua periode ini.

Namun, ketika ditanya lebih detail mengenai perbup yang akan diubah untuk disesuaikan bupati mengaku tidak hapal. Ia meyakinkan selama ini kegiatan pembayaran jasa pelayanan pasien, telah memiliki payung hukum hanya saja tidak sesuai.

Baca: Pembunuhan Anak Punk di Jombang, Polisi Sita Kaos Bonek, 7 Pelaku Buron

"Ada perbupnya, ada cuma kesesuaian perbup tidak sesuai. Makanya ada temuan dari BPK, maka akan kami lakukan perbaikan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Madiun, Rory Priambodo, mengatakan RSUD Caruban sudah mengembalikan kelebihan pembayan yang menjadi temuan BPK. Namun, ia mengaku tidak hapal dengan besaran uang yang sudah dibayarkan.

"Sudah, cuma kan bertahap. Saya belum sempat merekal totalnya. Daripada kelitu, coba nanti saya cek ulang. Sekitar 50 persen lebih," kata Rory

Baca: Uang Jasa BPJS Rp 905 Juta yang Dibagikan Karyawan RSUD Caruban Jadi Temuan BPK

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help