Pilkada Bangkalan

Tak Terima, Dua Paslon Pilkada Bangkalan Ajukan Gugatan Hasil Rekap Suara KPU ke MK

Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan terpilih hasil Pilkada 2018 harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.

Tak Terima, Dua Paslon Pilkada Bangkalan Ajukan Gugatan Hasil Rekap Suara KPU ke MK
Tribunnews.com
Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan terpilih harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini setelah dua pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Bangkalan 2018 mengajukan gugatan hasil rekapitulasi perolehan suara.

Sengketa pilkada tersebut diajukan paslon nomor urut 1 Farid Alfauzi-Sudarmawan dengan nomor APPP 5/1/PAN.MK/2018 dan paslon nomor 2 KH Imam Buchori-KH Mondir A Rofii dengan nomor APPP 6/1/PAN.MK/2018.

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Fauzan Jakfar mengungkapkan, materi gugatan kedua paslon itu tentang permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 815/HK.03.1-Kpt/352/KPU-Kab/VII/2018.

"Dua paslon menggugat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang telah kami tetepkan beberapa waktu lalu," ujarnya, Senin (9/7/2018).

Baca: Raih 10.465.218 Suara, Khofifah-Emil Resmi Menangi Pilgub Jatim Kalahkan Gus Ipul-Puti

Baca: Lakukan Order Fiktif, Driver Taksi Online Cantik ini Diancam Pasal Berlapis

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub Jatim dan Pilkada Bangkalan di Aula KPU setempat pada Rabu (4/7/2018), total suara sah di Pilkada Bangkalan sebanyak 544.749.

Paslon nomor urut 1 Farid-Sudarmawan memperoleh 184.438 suara atau 32,9 persen. Paslon nomor urut 2 Ra Imam-Ra Mondir sebanyak 116.438 atau 20,8 persen. Sedangkan perolehan suara paslon nomor urut 3 Ra Latif-Muhni sebanyak 243.887 atau 43,5 persen.

Ra Latif-Muhni ditetapkan sebagai paslon dengan perolehan suara terbanyak. Dari 18 kecamatan, paslon Salam ini unggul di 10 kecamatan, Farid-Sudarmawan di 6 kecamatan, dan Ra Imam-Ra Mondir unggul di 2 kecamatan.

Fauzan menjelaskan, permohonan gugatan memang menjadi hak setiap paslon. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2018.

Selain memberi ruang pengajuan guguatan, UU tersebut juga memberi batasan selisih suara yang bisa dijadikan dasar permohonan ke MK.

Baca: SW, Pria Pemberani yang Tembak Pelaku Teror Bom Pasuruan dengan Senapan Berburu

Baca: Ziarah ke Makam Leluhurnya di Lamongan, Menlu Belanda Tawarkan Beasiswa Spesial

Halaman
12
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved