DPRD Kota Blitar Bakal Tertibkan Pemilik Usaha Kos

Pemkot Blitar menunggu pengesahan Raperda inisiatif tentang tempat kos dari DPRD Kota Blitar untuk menertibkan para pelaku

DPRD Kota Blitar Bakal Tertibkan Pemilik Usaha Kos
Surya/samsul hadi
Petugas Satpol PP meminta para penghuni kos keluar kamar untuk melakukan tes urine saat menggelar razia tempat kos, Kamis (26/4/2018) sore. 

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Pemkot Blitar menunggu pengesahan Raperda inisiatif tentang tempat kos dari DPRD Kota Blitar untuk menertibkan para pelaku usaha kos yang tidak memiliki izin. Sekarang, Raperda inisiatif itu masih proses pembahasan di DPRD Kota Blitar.

Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar, Suharyono mengatakan hasil pendataan, saat ini, jumlah usaha tempat kos di Kota Blitar lebih dari 300 tempat kos. Dari total itu, hanya sekitar 70 tempat kos yang sudah memiliki izin usaha. Selebihnya, masih ilegal alias tak berizin.

"Rata-rata usaha tempat kos di Kota Blitar memang belum berizin. Tapi kami belum bisa menertibkan, karena belum ada Perda-nya. Kalau nanti Raperda inisiatif tentang tempat kos dari dewan sudah disahkan, kami segera melakukan penertiban," kata Suharyono, Kamis (12/7/2018).

Baca: Dua Pelaku Gendam di Kota Madiun Ditangkap Warga setelah Wajahnya Dikenali Korban

Dikatakannya, jumlah pengusaha kos yang mengurus izin usaha itu sebenarnya sudah meningkat. Sebelumnya, jumlah tempat kos yang sudah mengurus izin usaha sekitar 40 tempat kos. Sekarang, jumlah tempat kos yang berizin sudah sekitar 70 tempat kos.

"Tiap bulan selalu ada satu dua pengusaha tempat kos yang mengurus izin usaha. Jumlah yang mengurus izin terus meningkat. Tapi tetap banyak yang belum mengurus izin," ujarnya.

Selain mengatur masalah izin, kata Suharyono, Raperda inisiatif tempat kos ini juga mengatur masalah pengelolaan dan tata tertib usaha kos. Hal itu sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan tempat kos untuk hal-hal negatif.

"Jangan sampai tempat kos menjadi tempat transaksi narkoba, pesta miras, atau digunakan untuk persembunyian teroris," kata Suharyono.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi, mengatakan pengesahan Raperda inisiatif tentang tempat kos ditargetkan dapat dilaksanakan awal Agustus 2018. Pembahasan Raperda itu sudah hampir final.

"Mudah-mudahan awal Agustus ini sudah bisa disahkan. Pembahasannya sudah hampir 100 persen. Kalau sudah disahkan, Pemkot bisa segera sosialisasi dan menertibkan pengusaha tempat kos yang melanggar," ujar Nuhan.

Sebelumnya, DPRD Kota Blitar mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang tempat kos.

Baca: Driver Go-Jek Tewas Ditabrak Mobil Pelat Merah Saat Mengantarkan Order Go-Food di By Pass Mojokerto

Raperda inisiatif ini untuk memperketat ketertiban dan keamanan usaha tempat kos yang mulai menjamur di Kota Blitar.

Raperda inisiatif ini akan mengatur tata tertib bagi penghuni dan pemilik tempat kos. Salah satu contohnya, dalam Raperda inisiatif akan mengatur soal pengelolaan tempat kos. Setiap pemilik tempat kos harus menunjuk pengelola tempat kos yang merupakan warga setempat.

Pengelola itu harus ikut tinggal di tempat kos. Pengelola ini bertugas mengawasi penghuni di tempat kos.

Selain itu, Raperda itu juga mengatur penghuni tempat kos pria dan perempuan. Bagi penghuni pria dan perempuan yang satu kamar harus menunjukkan surat nikah. Kalau tidak dapat menunjukkan surat nikah, pengelola harus menolaknya.

Jika pemilih tempat kos tetap melanggar, akan ada sanksi berupa pencabutan izin dan penutupan usaha tempat kos dari Pemkot Blitar. Raperda itu juga mengatur larangan tempat kos sebagai tempat pesta minuman keras maupun tempat mengedarkan narkoba. (Sha)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved