Pemkab Pasuruan Layangkan Surat Peninjauan Kembali Untuk Proyek SPAM Umbulan

Bupati Pasuruan mendadak mengirimkan surat peninjauan kembali untuk pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pemkab Pasuruan Layangkan Surat Peninjauan Kembali Untuk Proyek SPAM Umbulan
TribunJatim/ Galih Lintartika
Proyek umbulan yang akan mulai digarap. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Bupati Pasuruan mendadak mengirimkan surat peninjauan kembali untuk pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kabupaten Pasuruan.

Surat yang ditujukan ke Presiden RI dan ditembuskan ke sejumlah pihak ini juga meminta agar proyek ini melibatkan masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan pelaksanaannya.

Surat tertanggal 4 Juni 2018 ini ditandatangani Plt Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayuda. Kala itu, ia menggantikan Bupati Irsyad Yusuf yang sedang dalam masa cuti kampanye Pilkada 2018.
Seolah-olah ia memanfaatkan jabatan yang tengah di embannya itu untuk melayangkan surat permohonan peninjauan kembali tersebut.

Surat peninjauan kembali itu dilayangkan didasarkan aspirasi masyarakat tentang penolakan proyek Umbulan.

Baca: Pemkot Blitar Bakal Bangun Ruang Bedah di RSUD Mardi Waluyo Senilai Rp 12,5 Miliar

Selain itu juga memperhatikan saran dari ulama, kiai dan tokoh masyarakat agar melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Umbulan.

“Pemkab Pasuruan dan masyarakat wajib memiliki kontrol dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat tetap terbuka untuk bekerjasama pemanfaatan Umbulan sepanjang mendapatkan manfaat optimal dan diberikan kewenangan melakukan kontrol yang kuat,” kata Gaga, panggilan akrab Plt Bupati Pasuruan.

Dikatakan Gaga, masyarakat melalui BUMD harus diberikan kesempatan dalam investasi pemanfaatan sumber Umbulan terutama proses air hulu dan perpipaan.

Bukan terbatas pada pemanfaatan air hasil pengolahan, namun juga pada proses pengelolaan investasi air.

Baca: Dua Pelaku Gendam di Kota Madiun Ditangkap Warga setelah Wajahnya Dikenali Korban

"Tujuannya agar masyarakat memperoleh hasil optimal dan mempunyai kontrol dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut," tambah Gaga.

Dijelaskannya, skenario yang ada adalah pemberian 400 m3/jam ke PDAM Kabupaten Pasuruan dari konsorsium Medco Bangun Cipta yang berwujud air siap pakai.

"Analisa kami, itu hanya upaya dummy untuk dapat menjalankan proyek tanpa ada perusahaan daerah yang terlibat. Tanpa proyek ini, masyarakat sudah mendapatkan air bersih bahkan tidak berbayar,” jelasnya. (lih)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help