Wali Kota Kediri Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Wali Kota Kediri Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD
(Surya/Didik Mashudi)
Mas Abu menyalami anggita dewan usai rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 di ruang sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (12/7/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (12/7/2018).

Pada rapat ini, Walikota menyampaikan secara singkat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Neraca Daerah Kota Kediri tahun 2017.

Mas Abu, sapaan akrabnya menyampaikan Laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Kediri tahun anggaran 2017 ini untuk memberikan gambaran secara makro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Termasuk kebijakan umum pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019.

Baca: Di Tengah Hutan Ada Destinasi Wisata Religi Antaboga Banyuwangi

“Berdasarkan APBD Kota Kediri 2017, target pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp 1.200.134.270.120 dan realisasinya mencapai Rp 1.239.131.382.633 atau 103,25 persen. Yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah,” ujarnya.

Sedangkan hasil-hasil pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia telah mampu dicapai Pemerintah Kota Kediri bersama dengan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mencapai 5,50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

“Dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Kediri dilihat dari 3 indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. IPM Kota Kediri tahun 2016 mencapai 76,33 atau masuk pada kategori tinggi standar internasional yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP),” jelasnya.

Mas Abu menuturkan pencapaian kinerja program-program prioritas pembangunan di Kota Kediri, yang pertama dalam aksesibilitas layanan pendidikan di Kota Kediri untuk semua jenjang pendidikan tahun 2017 mencapai 102,98 persen.

Dalam bidang kesehatan, pelayanan ditingkatkan dan Pemerintah Kota Kediri terus berupaya dalam meningkatkan gizi masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan pangan dan gizi.

Baca: Pakai Gaun Pengantin Milik Ibunya Saat Menikah, Nadine Chandrawinata: Terima Kasih, Kamu Menunggu

“Kemudian, penanganan masalah ketenagakerjaan ditekan melalui penurunan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru. Upaya pengentasankemiskinan dengan memberikan bantuan seperti PBI Daerah, BLSM, PKH dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Peningkatan pelayanan publik dasar kepada masyarakat umum juga dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk dunia usaha dilakukan melalui peningkatan pelayanan administrasi dasar kependudukan dan pelayanan terpadu satu pintu terkait perizinan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama orang nomor satu di Kota Kediri ini juga menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang tiap tahunnya selalu menurun tidak untuk Kota Kediri saja namun juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

Artinya pemerintah pusat sedikit demi sedikit mengurangi anggaran untuk pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah harus berupaya agar program-program yang sudah direncanakan tetap bisa terealisasi semua.

“Caranya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah supaya nanti bisa menutup kebutuhan dana semua, program yang sudah direncanakan dapat terealisasi dengan baik,” kata Mas Abu.(dim)

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help