Kapolres Magetan Perkuat Satpol PP Untuk Segel Tower Bodong

Kapolres Magetan perintahkan kepada jajarannya untuk "back-up" Satpol PP menyegel tower Base Transceiver Station (BTS)

Kapolres Magetan Perkuat Satpol PP Untuk Segel Tower Bodong
SURYA/DONI PRASETYO
Satpol PP Pemkab Magetan dibantu polisi menyegel empat tower yang dibangun tanpa izin, Rabu (19/4/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Kapolres Magetan perintahkan kepada jajarannya untuk "back-up" Satpol PP menyegel tower Base Transceiver Station (BTS) seluler tanpa izin di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan yang meresahkan warga setempat.

"Kalau itu tanpa izin dan meresahkan warga, harus diberhentikan. Kita perintahkan anggota di sektor Bendo untuk memonitor tower itu,"kata Kapolres AKBP Muslimin kepada Surya, Selasa (17/7/2018).

Menurut Kapolres Muslimin, karena menyangkut masyarakat dan membuat resah warga, masalah itu sudah menjadi wilayah Polisi, dan itu harus di tindaklanjuti, apalagi tower Base Transceiver Station (BTS) seluler itu tidak berizin.

"Tugas Polisi melayani, melindungi dan mengayomi, karena keberadaan tower itu sudah meresahkan, Polisi harus turun untuk membantu masyarakat dan kita sudah perintahkan Polsek memonitor dan back-up Satpol PP bila menyegel Satpol PP,"jelas Kapolres Magetan Muslimin.

Baca: Kapolres Magetan Perintahkan Anggota Segel Tower Bodong

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Magetan Pol Chanif Triwahyudi mengaku baru tahu ada tower BTS seluler tidak berizin di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan itu.

"Mohon maaf, waktu masuk (menjabat) Satpol PP, tower itu sudah ada. Tapi soal perizinan saya tidak tahu. Bukan saya yang menangani,"kata Chanif kepada Surya, Selasa (17/7-2018).

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan, Joko Trihono yang dikonfirnasi memastikan tower Base Transceiver Station (BTS) seluler di Desa Belotan, itu dipastikan tidak berizin, karena secara tehnis tidak memenuhi persyaratan Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2012 tentang tata ruang.

"Informasi di lokasi tower dibangun, jarak domisili warga dengan tower tidak sesuai dengan ketentuan di Perda itu. Kalau izin lingkungan sudah dicabut, namun jarak tower dengan rumah warga setempat sangat dekat,"kata Chanif.

Dikatakan Joko, karena tim DPMPTSP tidak berani mengeluarkan izin, juga dipastikan Lanud Iswahjudi, terkait perizinan frekuensi dan ketinggian tower, juga tidak akan meluluskan. Karena dasar Lanud memberi izin juga dari tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan.

Baca: Korban Bom Bondet Pasuruan Dapat Pendampingan Psikologis dari RS Bhayangkara dan Kemensos

"Kalau secara tehnis dan tata ruang Pemkab Magetan tidak memberi izin karena melanggar Perda 15 tahun 2012. Kalau Lanud Iswahjudi dasarnya frekuensi dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Lanud Iswahjudi setempat,"tandas Joko Trihono. (tyo)

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved