Pengacara Terpidana Kasus Korupsi Lab MIPA UM Adukan Rektor dan Mantan Rektor ke KPK

MA memvonis keduanya dijatuhi hukuman enam tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan alat laboratorium di Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang

Pengacara Terpidana Kasus Korupsi Lab MIPA UM Adukan Rektor dan Mantan Rektor ke KPK
Benni Indo/Surya
Kajari Kota Malang Amran Lakoni menunjukkan foto saat penjemputan paksa dua orang dosen UM, Kamis (19/7/2018). 

 TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Abdulloh Fuad dan Sutoyo mulai melakukan perlawanan semenjak MA memvonis keduanya dijatuhi hukuman enam tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan alat laboratorium di Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang (UM).

Keduanya menunjuk pengacara Sumardhan SH dari kantor advokat Edan Law, untuk membuat aduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Fakultas MIPA Universitas UM.

“Saya ditunjuk oleh pak Fuad dan pak Sutoyo, sebagai kuasa hukum untuk mengadukan kasus Lab Fakultas MIPA UM yang disinyalir terjadi kerugian negara Rp 14,8 miliar, dari total Rp 46 miliar. Pengaduan akan dikirimkan ke KPK dan Kejaksaan Agung,” kata Mardhan, Kamis (19/7/2018).

Mardhan menjelaskan, kliennya hanyalah korban karena didakwa menggunakan uang Rp 15 juta dan Rp 10 juta. Menurutnya, nilai itu tak sebanding dengan jumlah uang negara yang amblas tanpa jejak. Kedua klien Mardhan, menyebut korupsi Rp 14,8 miliar ini melibatkan tokoh yang lebih berkuasa di kampus.

Mantan Rektor Universitas Negeri Malang Profesor Suparno Bantah Menerima Aliran Dana Korupsi

Menurut Mardhan, kedua kliennya menuding mantan rektor UM, Prof Suparno serta Prof Ahmad Rofi’uddin yang saat itu menjadi Pembantu Rektor 2 sebagai tokoh yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi laboratorium Fakultas MIPA UM.

“Dalam pengaduan, kedua klien saya menyebut eks rektor UM saat itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pak Suparno, serta PR 2 pak Ahmad Rofi’uddin terlibat,” ujar Mardhan.

Menurut pengacara dari DPC Peradi Malang Yayan Riyanto SH itu, kedua kliennya merasa ditelantarkan dan tak mendapatkan pembelaan dari kampus. Sehingga, mereka merasa dibiarkan ketika dijemput paksa di kampus dan dijebloskan ke LP Lowokwaru, oleh Kejaksaan Negeri Malang pada Rabu, 18 Juli 2018 lalu.

“Pengaduan ini untuk mendesak KPK dan Kejaksaan Agung agar mantan rektor dan rektor yang berkuasa sekarang, untuk diproses secara hukum. Klien saya juga mengaku siap membantu mengungkapkan fakta keterlibatannya,” tambah Mardhan.

Dua Dosen UM Dijemput Paksa Kejari Kota Malang

Sementara Profesor Suparno saat ditanya terkait adanya aduan ini, ia akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum.

Ia tidak banyak berkomentar dan lebih memilih menjelaskan posisinya yang saat itu sebagai rektor.

"Saya akan konsultasi dulu dengan seorang ahli hukum," ujarnya.

Suparno membantah menerima aliran dana korupsi pengadaan alat laboratorium Fakultas MIPA UM. Parno menjelaskan, saat itu pihaknya melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada praktik korupsi yang terjadi.

"Tidak," kata Parno saat ditanya apakah menerima aliran dana, Kamis (19/7/2018).

Parno menduga, praktik korupsi itu dilakukan oleh pihak di luar civitas UM. Dia sendiri mengaku kaget ketika adanya penahanan terhadap dua orang dosen UM oleh Kejari Kota Malang.

"Kami melakukan mekanisme normatif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya bahkan selalu menekankan terbebas dari KKN kepada bawahan," ujar Parno. (Benni Indo)

Penulis: Benni Indo
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved