Ratusan Warga Perak Surabaya Gugat PT Pelindo III Atas Hak Tanah

PT Pelindo III digugat oleh ratusan warga Perak Surabaya terkait hak tanah, ke PN Surabaya.

Ratusan Warga Perak Surabaya Gugat PT Pelindo III Atas Hak Tanah
SURYA/SUDHARMA ADI
Perwakilan warga Perak Surabaya saat menggugat PT Pelindo III terkait hak atas tanah. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Lebih dari 500 warga Perak Barat dan Utara yang tergabung dalam Forum Perjuangan Warga Perak (FPWP) menggugat PT Pelindo III ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Mereka menggugat secara perdata, dimana meminta hak atas tanah yang selama ini dikuasai PT Pelindo III.

Ketua Umum FPWP, Suprio Widodo menuturkan, gugatan perdata ini diperjuangkan warga yang ingin mendapatkan kepastian hak tanah. Proses gugatan ke PN Surabaya dilakukan bertahap, dimana ada 4-10 berkas gugatan yang diajukan.

Saat ini masih dilakukan verifikasi pada tiap berkas gugatan, karena tiap gugatan berbeda jumlah penggugatnya. “Yang sudah pasti adalah gugatan pertama pada Senin (23/7) nanti,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (21/7/2018).

Proses gugatan ini dilayangkan para warga Perak, karena melihat besarnya pungutan sewa lahan yang mencekik leher warga. Padahal, sewa lahan ini tak seharusnya dilakukan PT Pelindo III pada lahan yang sebenarnya sudah dimiliki warga sejak zaman Orde Baru.

“Semua hak keperdataan, baik bangunan hingga lahan, diklaim milik PT Pelindo III. Padahal, sebagian besar warga sudah punya tanah dan bangunan, sebelum pengenaan sewa lahan pada warga,” terangnya.

Dia menilai, dasar PT Pelindo III mengakui hak keperdataan berbagai jenis bangunan itu hinbelum diketahui dasar hukumnya.

Sedangkan hak atas tanah di Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Barat diakui PT  Pelindo III karena memiliki dua sertifikat tanah nomornya sama 1/K tahun 1988 status Tanah Negara Hak Pengelolaan (HPl) seluas 570,3 juta m2 Perum Pelabuhan III untuk daerah lingkungan kerja (DLKr).

“Pengakuan atas sertifikat dua No 1/K Perumpel III itulah yg digunakan senjata oleh Pelindo untuk menarik sewa,” katanya.

Warga Perak yang tak tahu dengan sertifikat tanah Hpl hanya manut saja dan membayar sewa. Kalau dijumlah, uang sewa tanah dari warga Perak dalam 18 tahun sejak 2000, jumlahnya ratusan triliun rupiah.

Halaman
12
Penulis: Sudarma Adi
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help