Atasi Kemacetan di Surabaya, Pemkot Masih Ogah Terapkan Sistem Ganjil Genap

Pemkot Surabaya masih ogah menerapkan Sistem Ganjil Genap untuk mengatasi masalah kemacetan.

Atasi Kemacetan di Surabaya, Pemkot Masih Ogah Terapkan Sistem Ganjil Genap
SURYA/PIPIT MAULIDIYA
Kendaraan saat melaju di Jalan Wonokromo Kota Surabaya. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Problem kemacetan di Kota Surabaya banyak dikeluhkan oleh masyarakat asli Kota Pahlawan. Meski diwacanakan akan segera menerapkan sistem kendaraan ganjil genap untuk mengurangi volume kendaraan, Pemkot Surabaya memastikan pihaknya masih mencari formula yang tepat dan juga waktu yang tepat.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat pada Surya (Tribunjatim.com Network) Sabtu (15 /9/2018).

Dia mengatakan, bahwa penerapan sistem kendaraan ganjil genap di Surabaya masih sebatas wacana.

Selain itu, penerapan sistem ini masih butuh proses yang panjang salah satunya membutuhkan kesepakatan dengan legislatif yaitu anggota DPRD kota Surabaya. Sebab sebelum menetapkan aturan ini harus ada regulasi yang jelas dalam bentuk peraturan daerah maupun Peraturan Wali Kota.

"Kita memang ada skema traffic demand manajement. Tujuannya untuk pembatasan kendaraan ada 3 sebenarnya solusi dari diskusi itu yaitu salah satunya penerapan plat nomor ganjil genap pada ruas jalan tertentu," kata Irvan. 

Selain itu penerapan tiga orang dalam satu mobil. Atau opsi yang ketiga menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing.  Sistem ini banyak diterapkan di luar negeri.

"Tapi ya itu tadi untuk penerapannya tetap harus ada kesepakatan dengan DPRD dan juga pembentukan peraturan sebagai dasar regulasi," imbuh Irvan. 

Lebih lanjut Irfan menegaskan Ada banyak faktor yang menyebabkan Kota Surabaya menjadi padat kendaraan bermotor dan juga menimbulkan kemacetan serta membuat polusi udara yang bersumber dari asap kendaraan bermotor.

Namun yang harus disadari dikatakan Irfan asal kendaraan yang memadati jalanan Kota Surabaya itu bukan hanya milik warga Surabaya saja. Melainkan banyak pendatang dari luar kota Surabaya khususnya yang berbatasan langsung dengan Surabaya yang bekerja masuk ke Kota Pahlawan.

Menurut Irvan hal ini tidak bisa dibendung. Akan tetapi harus diakui bahwa jika tidak ada pengaturan maka jumlah kendaraan dan juga polusi udara tidak bisa dikendalikan.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved