PIleg 2019

MA Bolehkan Mantan Napi Koruptor Nyaleg, PDIP: Kurang Matching Dengan Aspirasi Masyarakat

PDIP menilai putusan MA membolehkan mantan Napi Koruptor nyaleg tak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

MA Bolehkan Mantan Napi Koruptor Nyaleg, PDIP: Kurang Matching Dengan Aspirasi Masyarakat
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi dan Sekretaris PDIP Jatim Sri Untari saat memimpin pendaftaran Bacaleg ke KPU Jatim dengan menaiki becak, pada Selasa (17/7/2018) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus dihormati.

Hal tersebut karena menurut Wakil Ketua PDIP Jatim, Bambang Juwono, putusan hakim MA merupakan hukum yang harus ditaati dan dijalankan.

Walaupun demikian, Logos sapaan akrab Bambang Juwono, mengatakan bahwa PDIP mempunyai aturan internal sendiri yaitu tidak mencalonkan mantan napi koruptor pada Pemilu.

"Tapi putusan MA tersebut harus dihormati, karena memang napi koruptor sebenarnya masih mempunyai hak politik dan hak politik itu hanya pengadilan yang bisa memutuskan akan dicabut atau tidak," teasnya, Sabtu (15/9/2018).

Sedangkan KPU sendiri, menurut Logos bukanlah lembaga pengadilan yang tidak mempunyai hak tersebut.

"Secara hukum, putusan MA ini tepat, tapi kurang matching dengan aspirasi masyarakat," katanya.

Menurut Anggota DPRD Jatim ini, walaupun secara hukum napi koruptor mempunyai hak politik untuk mencalonkan diri, tapi aspirasi masyarakat berkata lain.

"PDIP memahami aspirasi masyarakat dan memahami suasana hati rakyat yang tidak ingin kalau ada Caleg mantan koruptor, itu kebijakan internal kita Sampai saat ini," kata Logos.

"Ini adalah sikap kita sebagai partai politik. Parpol itu kan alat perjuangan suara rakyat dan rakyat inginnya seperti itu, walaupun secara hukum (putusan MA) memang sudah betul tapi secara aspirasi rakyat tidak seusai," imbuhnya.

Seperti diketahui MA telah memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

Putusan tersebut sekaligus menggugurkan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Bacaleg mantan napi koruptor menjadi MS (Memenuhi Syarat).

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved