Pileg 2018

Partai Demokrat Surabaya Usulkan Ada Penanda Khusus Bagi Caleg Eks Koruptor yang Maju Pileg

DPC Partai Demokrat Kota Surabaya turut menanggapi adanya putusan MA yang membolehkan eks koruptor boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Partai Demokrat Surabaya Usulkan Ada Penanda Khusus Bagi Caleg Eks Koruptor  yang Maju Pileg
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Ratih Retnowati didampingi Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya, Deddy Prasetyo, di Kantor DPC Partai Demokrat Surabaya, Minggu (16/9/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPC Partai Demokrat Kota Surabaya turut menanggapi adanya putusan MA yang membolehkan eks koruptor boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Meski sudah menjadi putusan MA dan inkrah, namun sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat Kota Surabaya Herlina Harsono Nyoto, caleg mantan koruptor tetap harus diberikan perlakuan khusus.

"Memang sejauh ini di kota Surabaya, maupun di internal Demokrat untuk caleg tidak ada yang mantan terpidana korupsi, tapi kalau ini memang sudah putusan MA, maka pasti sudah penih pertimbangan. Menurut saya tetap harus ada perlakuan khusus," kata Herlina, saat diwawancarai Surya di kantor DPC Partai Demokrat Surabaya, Minggu (16/9/2018).

Ia ingin agar KPU memberikan catatan khusus pada para caleg yang dulunya pernah melakukan tindakan korupsi dan terpidana.

Jumlah Formasi CPNS Kota Batu Berkurang, Ini Alasan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko

Penanda khusus tersebut bisa diwujudkan dengan memberikan tanda khusus dalam nama di surat suara, atau juga bisa dengan menuliskan nama caleg eks koruptor dengan penulisan berbeda.

"Supaya masyarakat mengetahui kalau caleg satu ini dulu ada catatan melakukan korupsi. Misalnga warnanya dibedakan, atau model penulusannya dibedakan," ucap wanita yang juga Ketua Komisi bidang Hukum Pemerintahan di DPRD Kota Surabaya ini.

Dengan begitu, masyarakat juga akan bisa menilai sendiri dan menentukan pilihannya dengan tepat. Sebab jika tidak ada pembeda, justru menurut Herlina tidak adil bagi masyarakat.

Lebih lanjut di Partai Demokrat Kota Surabaya sendiri, tidak ada aturan internal apakah calon legislator boleh nyaleg atau tidak jika pernah tersangkut hukum kasus korupsi.

Link LIVE STREAMING: Borneo FC Vs Persib Bandung, Wajib Menang Untuk Tetap Jadi Pemuncak

Sebab partai Demokrat mengacu aturan lama dimana belum ada aturan bahwa caleg eks koruptor dilarang untuk nyaleg. Yang kemudian diputuskan MA aturan itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Sejauh ini tidak ada aturan untuk itu. Namun dalam daftar caleg 2019 nanti kita juga tidak ada yang eks koruptor didaftarkan," pungkas Herlina. (Surya/Fatimatuz zahroh)

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved