Pilpres 2019

30 Bupati/Wali Kota Masuk Tim Kampanye Jokowi di Jatim, Pengamat: Mereka Harus Adil

Pengamat menyatakan 30 kepala daerah di Jatim harus adil, setelah namanya masuk dan jadi tim sukses kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

30 Bupati/Wali Kota Masuk Tim Kampanye Jokowi di Jatim, Pengamat: Mereka Harus Adil
TRIBUNJATIM.COM/IST
Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 30 Bupati dan Wali Kota di Jatim masuk Tim Kampanye Daerah (TKD) Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di Jatim.

Mereka ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Kampanye untuk pemenangan di daerah dan wilayahnya masing-masing.

Mulai dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan deretan para kepala daerah yang lain.

Ditunjuk Jadi Komandan Tim Pemenangan Jokowi-Maruf di Surabaya, Wali Kota Risma Ngaku Belum Tahu

Ditunjuknya puluhan kepala daerah menjadi korwil tim kampanye di daerah yang dipimpinnya ditanggapi oleh Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari.

Wawan menilai, ditunjuknya 30 Bupati dan Wali Kota masuk TKD Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di Jatim menjadi keuntungan yang besar bagi pasangan Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019, khususnya dalam merebut suara dan memenangkan pertarungan melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Mereka (kepala daerah) punya data, peta di daerahnya masing-masing dan yang paling penting adalah simpul dukungan di daerahnya yang sudah terbentuk saat Pilkada. Itu tidak bisa diremehkan," tegasnya, Kamis (20/9/2018).

Mantan Kapolda Resmi Pimpin Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin di Jatim, Machfud Langsung Tancap Gas

Menurut Wawan, jejaring dan simpul dukungan tersebut sangat membantu pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, karena sudah terbukti bisa memenangkan para bupati dan wali kota tersebut saat mereka bertarung di kontestasi Pilkada langsung.

"Mereka tahu bagaimana kultur di daerahnya, dan bagaimana strategi untuk mengambil hati pemilih yang sudah ia terapkan dulu di Pilkada. Nah, sekarang giliran akan diterapkan lagi di Pilpres," bebernya.

Meski demikian, Wawan mengingatkan, bahwa para kepala daerah tetap harus adil dan dapat membatasi antara kepentingan kampanye dengan hak dan kewajibannya sebagai kepala daerah.

Dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim, Hanya 8 Daerah ini Korwil TKD Jokowi Tak Dipimpin Bupati/Wali Kota

"Karena yang paling dikhawatirkan dari publik adalah, mereka memanfaatkan jabatannya itu untuk kemudian kampanye, memobilisasi massa, dan lainnya melalui sumber daya pemerintahan daerah yang ia kuasai, itu yang bahaya," tandasnya.

Untuk itu, fenomena banyaknya kepala daerah yang jadi tim sukses di Pilpres 2019 ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk mengawasi mereka saat pelaksanaan kampanye nanti.

"Karena akan sangat sulit membedakan, apa sosok tersebut sebagai kepala daerah atau sebagai individu dalam hal ini Korwil Tim Kampanye," imbuhnya, mengingatkan.

Istrinya Asyik Nonton Televisi, Bapak di Blitar ini Gauli Putri Kandungnya Hingga 10 Kali

Dibawah Komando Mantan Kapolda yang Fenomenal, PDIP Yakin Jokowi-Maruf Menang 70 Persen di Jatim

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved