Rumah Politik Jatim

Pengamat Politik: Rendahnya Akuntabilitas Elektoral di Pilkada Buat Kepala Daerah Terlibat Korupsi

Terhitung dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sebanyak 12 kepala daerah di Jawa Timur terjerat kasus korupsi.

Pengamat Politik: Rendahnya Akuntabilitas Elektoral di Pilkada Buat Kepala Daerah Terlibat Korupsi
TRIBUNJATIM.COM/AQWAMIT TORIQ
Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya Malang, Wawan Sobari. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Terhitung dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sebanyak 12 kepala daerah di Jawa Timur terjerat kasus korupsi.

Melihat fenomena tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya Malang, Wawan Sobari mengatakan, jika dipersentase, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan seluruh Indonesia yang totalnya sekitar 171 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.

"Jika dibandingkan jumlah provinsi dan kabupaten di Indonesia, hitungannya masih kecil, belum sampai 10 persen," jelas Wawan Sobari kepada TribunJatim.com, Selasa (9/10/2018).

Lanjutkan Aksi di Malang, KPK Kembali Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Malang Siang Ini

Terlepas dari hal tersebut, Wawan menilai banyaknya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah satu di antara sebabnya karena akuntabilitas elektoral yang rendah.

Wawan menilai, satu sisi masyarakat masih belum merasakan langsung manfaat Pilkada yang dipilih secara langsung.

"Jadi ketika mereka punya suara, maka mereka menganggap suara (pemilih) ini harus dihargai, karena kalau sudah terpilih, perubahan masyarakat gak ngefek, itu hasil penelitian saya tentang Pilkada di Jawa Timur dan Kota Malang," jelas Wawan Sobari yang juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya Malang.

Pasca Penggeledahan KPK di Pendopo Malang, Rendra Kresna Mundur dari Ketua DPW Nasdem Jatim

Bahkan, masyarakat cenderung apatis terkait siapapun kepala daerah yang nantinya akan terpilih.

Karena menurut mereka, hal itu tidak akan berpengaruh secara signifikan kepada kehidupannya.

"Karena kalau dalam teori demokrasi itu, belum dibarengi oleh akuntabilitas elektoral atau akuntabilitas pejabat terpilih. Jadi ketika dia sudah dipilih oleh rakyat tapi dia belum atau tidak mampu menunjukkan suara rakyat itu berarti buat dia, yang kemudian membuat dia bekerja keras untuk rakyat atau abdi rakyat sehingga ada hasilnya. Ketika rakyat mengatakan tidak ada hasilnya, maka lebih baik suara rakyat ditukar saja dengan politik transaksional (money politic)," jelas Wawan.

Sempat Kritis seusai Terlibat Kecelakaan Bersama Pebulu Tangkis Malaysia, Antonia Meinke Meninggal

Ia menambahkan, dari alasan-alasan di atas, praktik politik transaksional itulah yang mendorong biaya tinggi dari seorang kepala daerah.

Halaman
12
Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved