Rumah Politik Jatim

Mau Kampanye, Parpol Harus Kantongi STTPK Jika Tak Dibubarkan

Parpol harus mengantongi STTPK saat mau kampanye, jika tidak mau kampanye yang digelar dibubarkan paksa.

Mau Kampanye, Parpol Harus Kantongi STTPK Jika Tak Dibubarkan
TRIBUNJATIM/SANY EKA PUTRI
Ketua Bawaslu Batu Abdurrachman 

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Partai Politik (parpol) harus memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) saat menggelar kampanye. STTPK ini diterbitkan pihak intel kepolisian.

Ketua Bawaslu Kota Batu Abdurrachman mengatakan, keberadaan STTPK tersebut untuk menghindari adanya bentrok saat kampanye. Jika tidak memiliki STTPK, maka aksi kampanyenya akan dihentikan.

"STTPK ini diurus H-3 sebelum pelaksanaan kampanye, dan mengurusnya di Polres Batu. Jadi kami memiliki tim yang keliling di daerah masing-masing, guna untuk memantau aksi kampanye. Kalau tidak memiliki STTPK ya dihentikan," ujarnya, saat koordinasi tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Intelkam Polres Batu, Dishub, di Kantor Bawaslu, Selasa (9/10/2019).

Unggul Survei Pilpres dari Prabowo, Pengamat Ingatkan Jokowi agar Belajar dari Pilkada DKI Jakarta

Menurut Abdur, STTPK berlaku untuk semua jenis kampanye. Juga untuk menghindari adanya lokasi kampanye yang sama. Karena jika ada STTPK akan mempermudah tim kampanye saat aksi.

Misalnya, jika tim kampanye A akan melakukan aksi di lokasi Pasar Batu, sedangkan tim kampanye B juga melakukan aksi di lokasi yang sama dan waktu yang sama.

"Untuk menghindari dari bentrokan saat kampanye dari waktu dan tempat yang bersamaan bisa kami koordinasi dengan kedua tim yang bersangkutan. Karena potensi konflik di Kota Batu saat kampanye itu masih tinggi," jelasnya.

Lewat Tangan Trio Kwek-Kwek, Wali Kota Pasuruan Setiyono Atur Semua Proyek untuk Dapat Fee

Sementara itu, Yogi Eka Chalid Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Batu menambahkan, untuk mempermudah pengurusan STTPK di Polres Batu siap dilayani oleh tiga orang tim Intelkam untuk penerbitan STTPK. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat agar ikut memantau pergerakan kampanye di daerahnya masing-masing.

"Peran serta masyarakat ini sangat kami butuhkan. Semisal ada yang mengetahui kampanye tetapi mencurigakan, lapor saja. Kami selaku Gakkumdu dan pihak terkait nanti yang akan menindak," kata Yogi.

Hal itu mengacu pada Peraturan Bawaslu no 28 2018 pasal 23 b. Dalam mengurus STTPK wajib mencantumkan hari, tanggal, jumlah peserta, lokasi, bentuk kampanye seperti apa. (Sany Eka Putri)

Kobaran Asmara Picu Pasutri Saling Tikam di Depan Anaknya, Hingga Keduanya Meregang Nyawa

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help