Aksi KPK di Jatim

KPK Tetapkan Bupati Malang Rendra Kresna jadi Tersangka

Bupati Malang Rendra Kresna disangka menerima uang hasil korupsi sebesar Rp 3.45 M. Keterangan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

KPK Tetapkan Bupati Malang Rendra Kresna jadi Tersangka
TRIBUNJATIM.COM/ERWIN WICAKSONO
Spanduk bertuliskan "Stop Pungli" di bawahnya bergambarkan Bupati Malang Rendra Kresna terpampang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tampak petugas berjaga ketat saat KPK gelar penggeledahan. 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Bupati Malang Rendra Kresna disangka menerima uang hasil korupsi sebesar Rp 3.45 M. Keterangan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Rendra menerima uang dari Ali Murtopo. Seorang yang disebut KPK dari pihak swasta.

Rendra disuap oleh Ali terkait penunjang sarana peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011. Selain kasus itu, KPK juga menyebut ada tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.

Saut mengatakan, Rendra diduga menerima uang suap dari Ali sebesar Rp 3,45 miliar. Uang diduga akan digunakan untuk pembayaran utang dana kampanye yang dikeluarkan untuk pemenangan Rendra saat maju menjadi Bupati Malang periode 2010-2015.

KPK Geledah Kantor Dinkes Kabupaten Malang Selama Tiga jam

"KPK menyesalkan masih terjadinya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah, terutama dalam kasus ini yang digunakan untuk membayar hutang saat kampanye pilkada," tulis KPK dalam rilis yang dikeluarkan.

Setelah Rendra menjabat, dikumpulkan fee proyek di Kabupaten Malang. Nantinya, uang dari sejumlah proyek itu digunakan untuk membayar hutang.

Salah satu yang menjadi perhatian Rendra adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan. Rendra menarget DAK Dinas Pendidikan pada tahun 2010 sampai 2013. Khususnya proyek pengadaan buku tingkat SD dan SMP.

"Dalam melakukan perbuatannya, Rendra diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat Pilkada tahun 2010 dan berupaya mengatur proyek pengadaan barang dan jasa," papar Saut.

Intip Potret Liburan Ashanty di Jepang, Kenakan Kimono hingga Ucapkan Selamat Tinggal pada Nagoya

Sebagai pihak penerima, Rendra disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Ali disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Benni Indo/TribunJatim.com)

Sumber : TribunJatim.com

Penulis: Benni Indo
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help