Jadi Saksi, Lima Anggota DPRD Jatim Dihadirkan Saat Sidang Kasus Dugaan Suap di Pengadilan Tipikor

Sidang terkait kasus dugaan pemberian suap kepada anggota DPRD Jatim kembali digelar, Senin (15/10/2018).

Jadi Saksi, Lima Anggota DPRD Jatim Dihadirkan Saat Sidang Kasus Dugaan Suap di Pengadilan Tipikor
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Lima anggota DPRD Jatim dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan suap terhadap Samsul Arifin, mantan Dinas Perkebunan Jatim dan Ardy Prasetyawan, mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Jatim, Senin (15/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sidang terkait kasus dugaan pemberian suap kepada anggota DPRD Jatim kembali digelar, Senin (15/10/2018).

Lima saksi dari anggota DPRD Jatim dihadirkan.

Kelima saksi itu dari Komisi B DPRD Jatim, seperti Anik Maslachah dari fraksi PKB, SW Nugroho dari fraksi PDI Perjuangan, Kabil Mubarok dari Fraksi PKB, Atika Banowati dari fraksi Golkar, dan Pranaya Yudha Mahardika dari fraksi Golkar.

Soal Kasus P2SEM, Kajati Jatim: 14 Mantan Anggota DPRD Jatim 2004-2009 akan Dimintai Keterangan

Napi Teroris Asal Surabaya Agus Tri Mulyono Diduga Meninggal karena Sakit Kanker Paru-paru

Kesaksian kelima orang itu terkait kasus dugaan pemberian suap terhadap Samsul Arifin, mantan Dinas Perkebunan Jatim dan Ardy Prasetyawan, mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Jatim.

Ketika itu, salah satu mantan Kepala Dinas Peternakan Jatim, Rohayati juga turut menjadi saksi.

Dalam persidangan, Kabil menyebutkan, hasil dari 10 kepala dinas itu langsung dibagi kepada 19 anggota komisi B lain.

Kata Kabil, uang yang diperoleh sekitar Rp 480 juta.

Atlet Jatim Sumbang 6 Medali di Asian Para Games 2018, Kadispora Bersyukur Jawa Timur Berkontribusi

Formasi Lulusan Cumlaude Sepi Peminat, Pendaftar CPNS di Pemprov Jatim Sudah Tembus 59.275 Orang

Sejumlah uang itu langsung diterima kasir atau Bendahara Komisi B, Atika Banowati.

"Semua yang ada di Komisi B dapat semua dana dari sepuluh kepala dinas di triwulan (tiga bulanan) pertama itu," paparnya, Senin (15/10/2018).

Ketika berada di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kabil menambahkan, oleh Muhammad Basuki dari fraksi Gerindra, ia lantas diperintahkan untuk mengingatkan 10 kepala dinas yang masuk dalam rekanan Komisi B, yang bergerak dalam bidang perekonomian itu.

Sebar Berita Hoax, Ratna Sarumpaet Dinilai Anggota DPRD Jatim Bikin Malu Gerakan Perempuan Indonesia

23 Tersangka Teroris Terkait Kasus Bom Bunuh Diri Gereja Surabaya Diterbangkan ke Jakarta, Ada Apa?

Saat itu juga, Kabil melaksanakan tugasnya.

"Saya menjadi jembatan antara mitra kerja dengan Komisi B, karena tugas saya kan hanya mengingatkan," sambungnya saat persidangan.

Kata Kabil, selama ini seluruh kepala dinas tak ditargetkan untuk dimintai uang dengan nominal senilai Rp 200 juta.

"Setiap kepala dinas memberikan uang, seperti Dinas Peternakan mempunyai Rp 70 juta, ya kami sesuaikan kesepakatan dan kemampuan, kami tidak memaksa," tandasnya.

Penulis: Pradhitya Fauzi
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved