Bangunan Baru Kantor UPTD Metrologi Legal Jombang Mangkrak, Hanya Berfungsi 2 Bulan

Bangunan baru yang sebelumnya dipergunakan untuk Kantor UPTD Metrologi Legal di Jalan Brawijaya 207 Peterongan, Jombang, kondisinya kini mangkrak.

Bangunan Baru Kantor UPTD Metrologi Legal Jombang Mangkrak, Hanya Berfungsi 2 Bulan
SURYA/Sutono
Bangunan baru berupa Kantor UPTD Metrologi Legal Jombang yang hanya sekitar 2 bulan berfungsi. Bahkan papan namanya juga sudah ditutup plastik putih 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sebuah bangunan baru yang sebelumnya dipergunakan untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal di Jalan Brawijaya 207 Peterongan, Jombang, kondisinya kini mangkrak.

Kantor tersebut, setelah diresmikan menjadi Kantor Metrologi Legal, Desember 2017 lalu, gedung itu hanya berfungsi sekitar dua bulan saja.

Kini papan namanya hanya ditutup plastik putih, tanpa ada kegiatan apapun.

Diduga, hal ini terjadi karena turunnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD.

(Kemenhub Akui Problem Angkutan Massal Masih Jadi Pekerjaan Rumah Bagi Pemerintah)

(Dewan Masjid Indonesia: Khotib Bisa Bahas Masalah Kesehatan, Tidak Monoton Surga Neraka Saja)

Permendagri itu tidak mengakomodasi UPTD Metrologi Legal

Kepala Dinas Perdagangan (Diperdag) Kabupaten Jombang Masduqi Zakaria membenarkan saat ini memang tidak ada lagi aktivitas pegawai di kantor UPT.

Namun demikian, menurut Masduqi, kantor tersebut tetap dijaga, oleh tenaga honorerarium mengingat seluruh alat untuk melakukan tera masih berada di dalam kantor.

“Ának-anak yang ke sana dari Dinas Perdagangan semua. Sedangkan pelayanannya dengan jemput bola,” ucap Masduqi pada Sabtu (20/10/2018).

Menurutnya, di Pemkab Jombang, khususnya di Diperdag memang sudah ada bidang metrologi, sehingga keberadaan UPTD Metrologi tidak diperlukan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rokhim, menyayangkan jika bangunan baru, yang menggunakan uang APBD itu tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Seharusnya Bappeda itu lebih teliti. Seharusnya sebelum dibangun, Bappeda selaku perencana meneliti lebih dulu, sehingga tidak berbenturan dengan Permendagri No 12 Tahun 2017. Ini pemborosan,” kata Fattah.

Reporter: TRIBUNJATIM NETWORK/Sutono

(Cerita Keluarga Rini Korban Kecelakaan CRV: Belum Wafat Sudah Dilayat Hingga Penyebab Kematiannya)

(Orang Tua Korban Dugaan Pencabulan di Mojokerto Cabut Laporannya Terhadap Pengurus Pesantren)

Penulis: Sutono
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved