Hanya Difungsikan 2 Bulan, Bangunan Baru Kantor UPTD Metrologi Legal Jombang Dianggap Pemborosan

Bagunan tersebut, setelah diresmikan menjadi Kantor Metrologi Legal pada Desember 2017 lalu, hanya berfungsi sekitar dua bulan saja.

Hanya Difungsikan 2 Bulan, Bangunan Baru Kantor UPTD Metrologi Legal Jombang Dianggap Pemborosan
SURYA/SUTONO
Bangunan baru berupa Kantor UPTD Metrologi Legal Jombang yang hanya sekitar 2 bulan berfungsi. Bahkan papan namanya juga sudah ditutup plastik putih, Jumat (19/10/2018) 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sebuah bangunan baru yang sebelumnya dipergunakan untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Jombang, kondisinya kini mangkrak.

Bagunan tersebut, setelah diresmikan menjadi Kantor Metrologi Legal pada Desember 2017 lalu, hanya berfungsi sekitar dua bulan saja.

Setelah itu, bangunan yang berada di Jalan Brawijaya 207 Peterongan, Jombang ini, tidak difungsikan.

Bahkan papan namanya kini juga sudah ditutup plastik putih.

SDN III Serut Tulungagung Belajar di Ruang Terbuka, Disdikpora Segera Ajukan Ruang Kelas Baru

Diduga, tidak difungsikannya bangunan bekas kantor Kecamatan Peterongan yang direhabilitasi total itu, karena turunnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD.

Permendagri itu tidak mengakomodasi UPTD Metrologi Legal

Kepala Dinas Perdagangan (Diperdag) Kabupaten Jombang Masduqi Zakaria membenarkan saat ini memang tidak ada lagi aktivitas pegawai di kantor UPT.

Namun demikian, menurut Masduqi, kantor tersebut tetap dijaga oleh tenaga honorerarium.

Gandeng 23 Dealer Mobil, BCA Targetkan Ada 1.300 SPK Selama Gelaran BCA Autoshow 2018 di Surabaya

Pasalnya, seluruh alat untuk melakukan tera masih berada di dalam kantor.

“Ának-anak yang ke sana dari Dinas Perdagangan semua. Sedangkan pelayanannya jemput bola,” imbuh dia, Jumat (19/10/2018).

Menuurutnya, di Pemkab Jombang, khususnya di Diperdag memang sudah ada bidang metrologi.

Dinilai Tak Mencolok, Emas Putih Dianggap sebagai Perhiasan yang Aman Dikenakan

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rokhim, menyayangkan jika bangunan yang menggunakan uang APBD itu tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Seharusnya Bappeda itu lebih teliti. Seharusnya sebelum dibangun, Bappeda selaku perencana meneliti lebih dulu, sehingga tidak berbenturan dengan Permendagri No 12 Tahun 2017. Ini pemborosan,” kata Fattah.

Kekurangan Dosen, Syarat Pendirian Prodi Baru Perguruan Tinggi Diperlunak

Penulis: Sutono
Editor: Ayu Mufihdah KS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved