Kantor Hasil Renovasi Total di Jombang Hanya Berfungsi Selama 2 Bulan, Ujungnya Mangkrak

Kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Jombang akhirnya mangkrak meski baru diresmikan 17 Desember 2017, tetapi hanya digunakan dua bulan.

Kantor Hasil Renovasi Total di Jombang Hanya Berfungsi Selama 2 Bulan, Ujungnya Mangkrak
TRIBUNJATIM.COM/SUTONO
Suasana kantor UPTD Metrologi Legal, Kabupaten Jombang yang tidak lagi digunakan. 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sebuah bangunan baru yang sebelumnya dipergunakan untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal di Jalan Brawijaya 207 Peterongan, Jombang, kini mangkrak.

Kantor tersebut, setelah diresmikan menjadi Kantor Metrologi Legal, Desember 2017 lalu, hanya berfungsi sekitar dua bulan saja.

Setelah itu tidak difungsikan. Bahkan papan namanya kini juga sudah ditutup plastik putih.

Ada Istri dan Anaknya, Hotman Paris Minta Cium Asisten Pribadinya, Lihat Tanggapan Asprinya

Diduga, tidak difungsikannya bangunan bekas kantor Kecamatan Peterongan yang direhabilitasi total itu, karena turunnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD.

Permendagri itu tidak mengakomodasi UPTD Metrologi Legal

Kepala Dinas Perdagangan (Diperdag) Kabupaten Jombang Masduqi Zakaria membenarkan saat ini memang tidak ada lagi aktivitas pegawai di kantor UPT.

Namun demikian, menurut Masduqi, kantor tersebut tetap dijaga, oleh tenaga honorerarium.

Ini karena seluruh alat untuk melakukan tera masih berada di dalam kantor.

“Ának-anak yang ke sana dari Dinas Perdagangan semua. Sedangkan pelayanannya dengan jemput bola,” imbuh dia, Sabtu (20/10/2018).

Menuurutnya, di Pemkab Jombang, khususnya di Diperdag memang sudah ada bidang metrologi, sehingga keberadaan UPTD Metrologi tidak diperlukan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rokhim, menyayangkan jika bangunan baru, yang menggunakan uang APBD itu tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Seharusnya Bappeda itu lebih teliti. Seharusnya sebelum dibangun, Bappeda selaku perencana meneliti lebih dulu, sehingga tidak berbenturan dengan Permendagri No 12 Tahun 2017. Ini pemborosan,” kata Fattah.

Penulis: Sutono
Editor: Adi Sasono
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved