Wakil Ketua KPPU: Meski Laporan Kasus Tender di Jawa Timur 0,6 Persen, Bukan Berarti Lebih Bagus

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Arie Noer Rachmawati

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ukay Karyadi mengakui, sejauh ini pemda-pemda sudah mulai memperbaiki sistem-sistem pengadaan barang walaupun masih cukup banyak laporan kasus tender di pemerintahan.

Tercatat sejak 2000-2017, ada 359 perkara persaingan usaha yang ditangani KPPU.

Dari total perkara itu, sebanyak 250 perkara adalah kasus tender dan sisanya non-tender.

• KPPU Dorong Pemda Terapkan 3 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa untuk Cegah Persekongkolan Tender

"Sejauh ini, daerah yang aktif melaporkan adanya dugaan persekongkolan tender yakni di Sumatra Utara dan Makassar," ujarnya di sela-sela workshop Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat, di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (23/10/2018).

Dari total laporan-laporan yang masuk, lanjut dia, Jawa Timur sendiri menyumbang 0,6 persen dari total seluruh perkara.

"Walaupun kontribusinya kecil, bukan berarti mengindikasikan di Jatim lebih bagus, dan sebaliknya," katanya.

• Gaet Pelanggan Millennial, Informa Terapkan Sistem Penjualan Online Lewat Web dan Mobile Aplikasi

Di samping itu, Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Jatim Bali Nusa, Dendy R Sutrisno menambahkan, di Jatim per Maret tahun ini tengah menangani 6 laporan belum termasuk dugaan kartel.

Kata dia, sebanyak 4 laporan merupakan perkara tender dan 2 laporan adalah non-tender.

"Yang baru-baru ini di Jatim kami melakukan investigasi soal dugaan tarif pelayaran Tol Laut rute Surabaya-Ambon karena ini berdampak secara regional," ungkapnya.

• Inilah Empat Tim Liga 1 2018 yang Tak Terkalahkan di Kandang, Dua di Antaranya dari Jawa Timur Lho!

• Bidik Masyarakat Hobi Touring, PT SIS Luncurkan Suzuki GSX150 Bandit di Surabaya

Dendy menambahkan, saat ini KPPU sendiri tengah menyusun Indeks Persaingan Usaha khusus untuk per wilayah.

Kata dia, langkah itu dilakukan agar setiap daerah bisa menampilkan rangking yang terbaik.

"Penyusunan ini melibatkan akademisi untuk menilai suatu daerah seobjektif mungkin karena masalahnya selalu sama, ada keaktifan orang dalam melaporkan perkara," ujarnya.

• Maksimalkan Waktu Produktivitas Pengguna, GO-JEK Luncurkan Layanan Ride-Hailing #UdahWaktunya

Adapun sampai saat ini, dalam penyusunan Indeks Persaingan Usaha masih harus menghadapi kendala, yakni pada pengumpulan data, partisipasi pemerintah dan pengusaha.