Dewan Jatim Minta Pemkab Jombang Kawal Eksplorasi Gas Lapindo Brantas di Kecamatan Kesamben

Komisi E DPRD Jombang meminta Pemkab Jombang betul-betul mengawal kegiatan eksplorasi gas alam yang dilaksanakan PT Lapindo Brantas.

Dewan Jatim Minta Pemkab Jombang Kawal Eksplorasi Gas Lapindo Brantas di Kecamatan Kesamben
SURYA/SUTONO
Rombongan Komisi E DPRD Jatim saat diterima Bupati Jombang, Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (2/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Komisi E DPRD Jombang meminta Pemkab Jombang betul-betul mengawal kegiatan eksplorasi gas alam yang dilaksanakan PT Lapindo Brantas di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Jombang.

Pengawalan harus dilakukan agar eksplorasi gas alam tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, utamanya terhadap masyarakat Dusun Kedondong, Blimbing.

Permintaan itu disampaikan rombongan Komisi E DPRD Jatim saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Jombang dan ditemui Bupati Jombang, Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang.

Aniaya Cewek asal Jombang, Pemain Persela dan Timnas Saddil Ramdani Jadi Tersangka dan Ditahan

“Saya dengar sudah dilakukan MoU (nota kesepahaman) antara PT Lapindo dengan warga Desa Blimbing dan Kedondong. Saya belum tahu sejauh mana itu. Saya berharap tidak menimbulkan dampak sosial, seperti kerusakan lingkungan dan lain sebagainya,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo, Jumat (2/11/2018).

Hartoyo berharap, Lapindo Brantas siap bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat dan lingkungan sesuai dengan MoU tersebut, jika terjadi sesuatu akibat aktivitas eksplorasi gas di Jombang.

“Kan baru pada proses MoU, saya belum bisa bicara apapun. Yang jelas Lapindo harus siap memberikan hak masyarakat dan melaksanakan kewajibanya. Saya yakin kalau sudah ada MoU pasti ada keuntungan bagi masyarakat sekitar,” tegas Hartoyo.

Ketua DPRD Jombang Dilaporkan ke Polisi Oleh Anggota DPRD Sesama Partai dari PDIP, Ini Pemicunya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jombang Sebut Banyak Pengguna Narkoba Masih Usia Remaja

Bupati Jombang, Mundjidah Wahab membenarkan MoU antara pihak Lapindo Brantas dan masyarakat terdampak sudah ditandatangani kedua belah pihak, beberapa waktu lalu.

Beberapa poin penting disepakati dalam MoU itu, antara lain PT Lapindo Brantas siap bertanggung jawab penuh jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kemudian PT Lapindo Brantas siap membangun jalan dan saluran air untuk warga, serta CSR (Corporate Social Responsilbity) diberikan kepada masyarakat sekitar.

Hasil Survei LSI Denny JA, PKB Punya Elektabilitas Tertinggi di Jawa Timur

Korban Kecelakaan Taman Air Mancur Bundaran Pemuda Surabaya Laporkan Oknum RSUD dr Soetomo ke Polisi

Mundjidah yakin keberadaan Lapindo akan menguntungkan masyakarat.

Bahkan, akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, terutama warga sekitar.

“Ada MoU, dan saya yakin ini menguntungkan masyarakat, selanjutnya nanti bisa dibahas bersama-sama oleh pemerintah,” pungkasnya. (Sutono)

Penulis: Sutono
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved