Hadirkan 1050 Advokat Untuk Pecahkan Muri, Ketua DPC: Kegiatan Ini Untuk Semua Kalangan

Hari ini, Sabtu (10/11/2018) , sejak pukul 08.00 WIB, sekitar ratusan orang memenuhi Gedung Gelora Pancasila yang berada di Jalan Indragiri Surabaya.

Hadirkan 1050 Advokat Untuk Pecahkan Muri, Ketua DPC: Kegiatan Ini Untuk Semua Kalangan
surya/Pradhitya Fauzi
Suasana pemecahan rekor MURI di Gelora Pancasila Surabaya oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sabtu (10/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hari ini, Sabtu (10/11/2018) , sejak pukul 08.00 WIB, sekitar ratusan orang memenuhi Gedung Gelora Pancasila yang berada di Jalan Indragiri Surabaya.

Disana, mereka ingin memperoleh pelayanan konsultasi hukum gratis dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Surabaya.

Mayoritas masyarakat disana, datang bersama keluarganya.

Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, acara dlayanan hukum gratis dibuka dan warga langsung at berduyun-duyun mengambil posisi di podium penonton.

Setelah acara resmi dibuka, masyarakat langsung menghampiri stand para advokat yang telah bersiap memberikan pelayanan gratis untuk konsultasi.

Pecahkan Rekor Muri, Peradi Layani Konsultasi Hukum Gratis Diikuti 1.050 Advokat

Ketika itu, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk konsultasi sekitar 30 menit.

Ketua DPC Peradi Kota Surabaya, Haryanto mengatakan, pihaknya berharap masyarakat semakin paham dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) advokat.

Pasalnya, Haryanto menegaskan kegiatan itu digelar, selain untuk memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI), juga untuk memberikan penerangan kepada masyarakat bila advokat tak selalu memiliki tarif mahal untuk mengurus kasus yang dihadapi.

“Kegiatan ini untuk semua kalangan masyarakat, kalau harapan saya, masyarakat semakin tahu bila keadilan untuk semua,” papar Haryanto kepada Tribunjatim.com media, Sabtu (10/11/2018).

Haryanto mengimbuhkan, bagi masyarakat kurang mampu, bisa memperoleh pendampingan hukum gratis.

Kata Haryanto, pendampingan hukum gratis kepada warga yang kurang mampu juga wajib dilakukan anggota Peradi.

Sebab, lanjut Haryanto, keadilan adalah hak masyarakat.

7 Fakta Baru Kasus Bidan Disuntik Dokter 56 Kali Sampai Sempoyongan, Korban Dianiaya di Rumah Kosong

Haryanto menyatakan, bila ada anggota Peradi yang menolak memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu, Peradi tak segan memberikan sanksi.

“Rata-rata masalah juga surat ijo dan sengketa tanah, tapi ada juga masalah-masalah sosial lainnya, kami juga telah mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara kali ini,” tutupnya.

Penulis: Pradhitya Fauzi
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved