Sekjen Muhammadiyah Sebut RUU Pesantren Terlalu Dipaksakan

Selain itu, Abdul Mukti mengatakan dalam catatannya banyak draf RUU tersebut yang bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.

Sekjen Muhammadiyah Sebut RUU Pesantren Terlalu Dipaksakan
TribunJatim.com/ Sofyan Arif Candra
Sekjen PP Muhammadiyah, Ali Mukti 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mukti mengkritisi pembahasan RUU Pesantren yang dirasa terlalu dipaksakan, dan dibuat dalam situasi yang tergesa-gesa.

Selain itu, Abdul Mukti mengatakan dalam catatannya banyak draf RUU tersebut yang bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.

"Saya sudah menerima draft RUU tersebut dan berkesan RUU itu dibuat dalam situasi yang sangat tergesa-gesa yang dipaksakan ditetapkan sebelum berakhirnya periode DPR yang sekarang," kata Abdul Mukti, Sabtu (10/11/2018) saat ditemui di Kantor PW Muhammadiyah Jatim, Surabaya.

Menurut Abdul Mukti, ketika UU dibuat harus diadakan kajian yang seksama dan undang-undang tersebut memang diperlukan.

Di Tengah Kesedihan, Keluarga Korban Insiden Viaduk Surabaya Membara Berterima Kasih pada Gubernur

"Selain itu dalam sistem hukum politik dan ketatanegaraan undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak boleh overlap dengan undang-undang yang sudah ada," kata Mukti.

Sementara itu dari draft RUU yang diterima Abdul Mukti banyak kejanggalan yang ditemukan.

"Dalam undang-undang dasar, pelaksanaan pemenuhan hak warga negara dalam pembelajaran itu oleh pemerintah sudah dibuat suatu sistem pendidikan Nasional, jadi cuma satu
Undang-undang sisdiknas 20 tahun 2003," kata Mukti.

Ia menjelaskan di dalam UU tersebut sudah memuat pasal khusus tentang pendidikan keagamaan.

Selain itu lanjut mukti juga ada PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang didalamnya sudah mengatur pendidikan pesantren dan sebagainya.

"Sudah ada peraturan Menag juga yang mengatur tentang pesantren, sehingga urgensi nya menurut saya tidak mendesak untuk undang-undang itu ditetapkan, dan sudah banyak perangkat yang mengatur pesantren itu," lanjutnya.

Mukti pun menyarankan agar DPR jangan memaksakan diri untuk mengesahkan RUU pesantren.

"Atau undanglah dulu semua stakeholder untuk dengar pendapat dengan DPR karena prosesnya saya lihat tidak sesuai dengan prosedur, naskah akademik nya juga tidak sesuai dengan ketentuan," lanjutnya.

Menurut Mukti proses pembuatan UU harus melalui proses kajian akademik public hiring termasuk mendengar pendapat masyarakat dan stakeholder.

"Ini (public hearing) belum dilakukan oleh DPR, termasuk Muhammadiyah pun juga belum diundang," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Januar Adi Sagita
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved