Wakil Ketua MPR minta Kurikulum Pancasila di Sekolah hingga Perguruan Tinggi Segera Direkontruksi

Wakil Ketua MPR minta Kurikulum Pancasila di Sekolah hingga Perguruan Tinggi Segera Direkontruksi.

Wakil Ketua MPR minta Kurikulum Pancasila di Sekolah hingga Perguruan Tinggi Segera Direkontruksi
TRIBUNJATIM/HAORRAHMAN
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di Kampus Untag 1945 Banyuwangi, Sabtu (10/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - 

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, berharap agar kurikulum Pancasila di sekolah hingga perguruan tinggi bisa segera direkontruksi.

"Rekontruksi ini agar kurikulum Pancasila yang selama ini diajarkan bisa diluruskan," kata Basarah, usai membuka Rapat Kerja dan Workshop Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Pancasila di kampus Untag 1945 Banyuwangi Sabtu (10/11/18).

Kegiatan ini diikuti konsorsium Untag Indonesia dan Perguruan Tinggi Swasta Nasional Indonesia (PTSNI).

Menurut Basarah selama ini Pancasila merujuk pada paradigma orde baru yang penuh dengan manipulatif dan distorsi.

“Jadi urgensinya sangat penting, bagaimana mungkin bangsa Indonesia bisa memahami Pancasila dengan baik kalau asal-usulnya saja tidak diketahui,” ujar pria yang juga Ketua Umum PA  Alumni GMNI ini.

Kurikulum sekarang ini, kata dia, merupakan produk keberlanjutan dari materi Pancasila yang dulu diajarkan orde baru.

Di mana tidak pernah tertuang bagaimana para founding fathers merumuskan, membahas dan menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara.

Menurutnya, banyak sekali value yang dapat diambil hikmahnya dari perjuangan para pendahulu kita. Baik yang di anggota BPUPK, baik panitia 8 maupun panitia persiapan kemerdekaan indonesia.

“Narasi ini harus ada pada dokumen akademik setiap jenjang pendidikan yang ada mulai Paud hingga perguruan tinggi,” tegasnya.

Gagasan rekonstruksi kurikulum pendidikan Pancasila ini, lanjutnya, datang dari kesadaran dari para stake holder dunia Perguruan Tinggi.

Kepres tentang penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila menurutnya adalah payung hukum untuk pijakan dasar yuridis bagi pengakuan tentang hari lahirnya Pancasila. Dimana seluruh dokumen otentik pancasila itu telah diakui yang dulu tidak pernah diakui negara.

“MPR memberikan wacana, arahan yang bersifat materi karena kesepakatan tentang konsensus bangsa Indonesia tentang kapan pancasila itu lahir dimulai dari MPR dengan dokumen buku empat pilar yang menjadi bahan materi sosialisasi 4 pilar MPR RI dan juga telah dilegalisir melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun tahun 2016 tentang Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila,” ungkap Basarah. (haorrahman)

Penulis: Haorrahman
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved