Agar Tak Terjerat Hukum, Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Gresik Diberi Warning Khusus

Agar tidak terjerat hukum, para Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Gresik Diberi Warning Khusus.

Agar Tak Terjerat Hukum, Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Gresik Diberi Warning Khusus
TRIBUNJATIM/SUGIYONO
Para peserta sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa di Ruang Rapat Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik, Senin (12/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Kepala OPD atau Dinas se-Kabupaten Gresik dan Ketua Assosiasi penyedia barang dan jasa Kabupaten Gresik diberi warning keras terkait pengadaan barang dan jasa.

Hal itu dilakukan Pemkab Gresik melalui sosialisasi khusus yang digelar, Senin (12/11/2018) di Ruang Rapat Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik.

Lewat sosialisasi ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa berlangsung efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Serta selalu mengakomodir percepatan pembangunan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Gresik, Siswadi Aprilianto mengatakan, sosialisasi dilakukan seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

"Selain itu, juga untuk mengakomodir percepatan pembangunan," ujarnya.

Pihaknya, kata Siswadi mengingatkan, agar dalam menjalankan tugas diera saat ini, para pejabat dan ASN tidak main-main. Perencanaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Anda harus mencermati betul perjanjian dan kontrak secara detail dan secermat mungkin agar tidak bermasalah dengan hukum. Kalau anda salah dalam permasalahan kontrak dan perjanjian ini, maka akan anda tanggung sendiri akibatnya," tegasnya.

Kepala Bagian Humas dan protokol Pemkab Gresik Sutrisno menambahkan, tujuan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan kualitas layanan pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara profesional, transparan dan akuntabel.

Selain itu untuk memberikan pemahaman Perpres nomer 16 tahun 2018. Aturan ini baru sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

"Dengan regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai prinsip-prinsip," tegasnya. (Sugiyono)

Penulis: Sugiyono
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved