Penunjukan Agen Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Dinilai Menyimpang, Para Kepala Desa Protes Keras

Penunjukan Agen Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Dinilai Menyimpang, Para Kades Langsung Protes Keras.

Penunjukan Agen Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Dinilai Menyimpang, Para Kepala Desa Protes Keras
TRIBUNJATIM/SUTONO
Erwin Pribadi, Koordinator Kades se-Kecamatan Jombang Kota, Rabu (14/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang, memprotes keras mekanisme penunjukan agen atau toko penyalur program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos), yang dinilai menyimpang.

Indikasinya, diantaranya ada dua agen dalam bentuk e-warung yang terverifikasi Dinsos, justru bukan tempat penyalur bahan pangan. Keduanya bernama Kios Pupuk dan PT Pertani. Kedua agen itu juga bukan yang direkomendasikan para kades.

"Padahal, sesuai perintah Dinas Sosial melalui pendamping TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) penunjukan e-warung, harus berdasar rekomendasi kades," kata Erwin Pribadi, koordinator kades se Kecamatan Jombang Kota, Rabu (14/11/18).

Rais Aam KH Maruf Amin Nyawapres, Halaqah Ulama & Anak Cucu Pendiri NU Serukan Muktamar Luar Biasa

Menurut Erwin Pribadi, sebagian besar usulan kades malah dicoret. Akan halnya dua toko tadi, ini terdaftar masing-masing di Desa Plosogeneng dan Jalan Kusuma Bangsa Jombang.

Erwin Pribadi yang juga Kades Kepatihan ini mengutarakan, saat dirinya mempertanyakan ke Dinas Sosial tentang alasan penunjukan agen-agen ini, mereka berargumen, toko ini sudah menjalin kemitraan dengan BNI selaku bank penyalur dana BPNT.

"Jelas itu inkonsistensi Dinsos. Saat memberikan sosialisasi kepada para kades beberapa bulan lalu, kadesa diwajibkan membuat rekom bagi pelaku usaha di wilayahnya, sebagai pihak penyedia kebutuhan pokok penerima manfaat," terangnya.

Pemkab Jember Luncurkan Bantuan Pangan Non Tunai

Erwin menjelaskan, desa-desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Jombang Kota yang merasa paling dirugikan nama baiknya oleh ulah Dinas Sosial ini antara lain Desa Sumberjo, Plosogeneng, dan Mojongapit.

"Saya menduga ini juga terjadi di beberapa kecamatan lain Seperti Desa Badang kecamatan Ngoro, di mana rekom Kades tidak diindahkan pihak Dinas sosial maupun TKSK," imbuhnya.

Menurut Erwin, bila protes ini tidak direspon sesuai kesepakatan, para Kades mengaku tidak akan bertanggung jawab terkait proses distribusi BPNT di wilayahnya.

"Yang saya heran, kenapa ada nama 'Kios Pupuk' dan 'PT Pertani' yang jelas-jelas ini tidak sesuai sebagai toko penyedia bahan pangan," tutur Erwin.

Gerindra Ungkit Janji SBY & AHY Kampanyekan Prabowo, Demokrat: Sandiaga Uno Harus Tepati Janji Dulu

Halaman
12
Penulis: Sutono
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved