Kejaksaan Kabupaten Pasuruan Segel Tanah Yang Diduga Dijadikan Lahan Korupsi

Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan memasuki babak baru.

Kejaksaan Kabupaten Pasuruan Segel Tanah Yang Diduga Dijadikan Lahan Korupsi
(Surya/Galih Lintartika)
Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan bersama ahli gheodesi dan BPN saat meninjau lokasi TKD di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kabupaten Pasuruan. 

TRIBUNJATIM.COM,PASURUAN - Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menyegel lokasi tanah yang dipersoalkan ini. Bahkan, Kejaksaan terus melakukan pulbaket dan puldata dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) oleh terlapor Kades setempat.

Bahkan, tim kejaksaan sudah turun ke lokasi TKD yang dilaporkan warga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Korps Adhyaksa sudah turun ke lapangan bersama ahli Gheodesi dari Malang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan.

Kedatangan tim tersebut untuk memastikan letak obyek yang diadukan sebelumnya oleh warga, diantaranya luas dan batas TKD yang telah diexploitasi atau digali.

Persebaya Selalu Kebobolan Laga Tandang, Djanur: Kami Sudah Mengantisipasi

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra, mengatakan, kehadiran tim ke sini untuk melakukan perhitungan sistemik jumlah kubikasi yang telah diambil dan batas TKD yang dilaporkan.

Dijelasan olehnya, tim ahli geodeshi sesuai dengan kapasitasnya ini mengukur ketinggian TKD yang dulunya bukit dan saat ini telah rata. Sementara pihak BPN mengukur luas tanah yang dimaksudkan.

"Setelah diketahuinya luas dan jumlah kubikasi yang keluar, maka akan dapat dihitung kerugian negara atas exploitasi TKD tersebut oleh pihak BPKP," kata Denny kepada TribunJatim.com.

Tak hanya itu saja, kata dia, setelah tim dari BPN dan Ahli Geodeshi selesai melakukan pekerjaanya masing-masing, area TKD ini langsung dipasang lapan pengumuman penyegelan TKD.

"Tujuannya agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan mempersulit penyidikan yang kami lakukan selama ini," tambahnya kepada TribunJatim.com.

Ditambahkannya, saat ini, pihaknya sudah memberikan rujukan terkait penghitungan dan pengeceka di lapangan. Nah, saat ini pihaknya tingga menunggu semua hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh pihak BPKP.

Meski Tampak Mesra, Richard Kyle Tak Berencana Nikahi Jessica Iskandar: Emang Harus? Penting Banget?

"Selanjutnya, penyidik akan segera menetapkan tersangka atau pihak yang paling bertanggung jawab atas exploitasi TKD Desa Bulusari tanpa prosedur yang benar. Kami sudah mengantongi nama para pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut," ujarnya.

Sekadar diketahui, pada tahun 2016 beberapa warga Desa Bulusari melaporkan adanya dugaan korupsi atas pengelolaan TKD oleh sejumlah pejabat desa dan tokoh masyarakat desa setempat. (lih/TribunJatim.com)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved