Pendapatan Asli Daerah Pemkab Malang Dinilai Rendah, MCW Duga adanya 'Kebocoran'

Malang Corruption Watch menyebut pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Malang hanya sekitar Rp 500 miliar, nilainya jauh ketimbang anggaran dalam RAPBD

Pendapatan Asli Daerah Pemkab Malang Dinilai Rendah, MCW Duga adanya 'Kebocoran'
ist
ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, KEPANJEN - Malang Corruption Watch menyebut pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Malang hanya sekitar Rp 500 miliar.

Jumlah PAD tersebut sangat jauh dengan jumlah pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan yaitu sekitar Rp 2,5 triliun. 

"Dalam RAPBD Kabupaten Malang 2019, Anggaran Pendapatan Pemkab Malang mencapai  3 (tiga) Triliyun lebih, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 500 Milyar," ucap Afif Muhammad, Divisi Korupsi Politik MCW ketika dikonfirmasi pada Senin (19/11/2018).

MCW pun menilai Pemkab Malang malah malas bekerja.

(Peringati Maulid Nabi Muhammad, Puti Guntur Soekarno Blusukan ke Kampung Rangkah Gang Buntu Surabaya)

(Bonek Argad, Tingkatkan Citra Bonek Mania dengan Gelar Kegiatan Positif di Kampung Karangpoh)

"Tak ada kenaikan justru stagnan. Ini tampak bahwa Pemkab (Malang) justru malas dalam mengelola kekayaan daerah," imbuh Afif.

Berdasarkan kacamata MCW,  rendahnya PAD Kabupaten Malang dari tahun ke tahun ternyatan bukan isapan jempol belaka. 

MCW mengendus terdapat beberapa kebocoran PAD yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Pemkab Malang.

Di antaranya adalah dari aspek pajak mineral bukan logam dan batuan rendah.

Afif meguraikan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah penyumbang PAD terendah kedua di atas pajak sarang burung wallet.

Sejak tahun 2015, target pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan stagnan di angka Rp 600 juta.

Halaman
12
Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved