Satpol PP Kota Madiun akan Panggil Pengusaha Tempat Hiburan Tak Berizin

Pemerintah Kota Madiun berpotensi kehilangan pajak atau pendapatan dari tempat hiburan.

Satpol PP Kota Madiun akan Panggil Pengusaha Tempat Hiburan Tak Berizin
SURYA/RAHARDIAN BAGUS
Kepala DPMPTSP-KUM, Harum Kusumawati menunjukan daftar 18 tempat hiburan yang terdaftar di dinasnya, Jumat (23/11/2018) 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Kota Madiun berpotensi kehilangan pajak atau pendapatan dari tempat hiburan.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSP-KUM) Kota Madiun, tempat hiburan yang berizin hanya 18 tempat saja.

Padahal, fakta di lapangan, ada lebih dari 18 tempat hiburan di Kota Madiun dan sudah beroperasi sejak lama.

Tempat hiburan yang tak mengantongi izin itu berupa tempat karaoke, restoran dan kafe.

Ngaku Intel & Janji Nikahi Gadis, Polisi Gadungan Ini Tipu Guru di Madiun Hingga Ratusan Juta Rupiah

Kepala Satpol PP Kota Madiun, Sunardi Nurcahyo, ketika dikonfirmasi mengaku belum memiliki data DPMPTSP-KUM Kota Madiun.

Meski demikian, pihaknya akan memanggil pihak terkait selaku pemilik usaha yang belum memiliki izin.

"Soalnya perkembangannya kan kami nggak mengikuti. Yang tidak punya izin nanti akan segera kami panggil, semua harus segera mengurus izin," kata Sunardi saat ditemui, Selasa (27/11/2018) siang.

MUI Ingin Kegiatan Dakwah Melalui Radio Milik Pemkab Madiun Kembali Diaktifkan 

Meski tidak mengantongi izin usaha dan sudah beroperasi, namun Sunardi mengaku tidak dapat menutup tempat hiburan tersebut.

Dia beralasan, sesuai dengan arahan Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, para pengusaha diberi kesempatan untuk mengurus izin.

"Arahannya pak wali kan tidak boleh, karena itu kan berpengaruh terhadap perekonomian," katanya.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved